Di awal tahun 2018, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memantau langsung beberapa proyek yang belum selesai pekerjaannya di tahun 2017, Selasa (2/1). Beberapa proyek yang didatangi itu di antaranya pengerjaan box culvert di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Baru Porong dan Puskesmas Porong.
Bupati mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan apa penyebab molornya proyek dari yang telah ditetapkan. “Ini untuk memastikan pengerjaan proyek ini, dan memastikan alasan keterlambatan pengerjaannnya,” terangnya.
Misalnya tentang proyek box culvert di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Menurutnya, pembangunan box culvert terlambat karena ada spesifikasi yang dikerjakan kontraktor (pemenang lelang) yang tidak sesuai. Pemkab Sidoarjo pun telah meminta agar spesifikasi itu disesuaikan dengan rencana pertama.
“Jadi ini yang membuat lambat, jadi kami meminta maaf kepada masyarakat jika di Jalan Jaksa Agung ini pembangunan box culvertnya tertunda,” lanjutnya.
Atas keterlambatan ini, pria yang akrab disapa Abah Ipul ini menjelaskan Pemkab Sidoarjo akan bertindak tegas. Proyek yang molor penyelesaiannya, pihak pemenang lelangnya akan dikenai denda. “Kita sudah siapkan dendanya, sesuai peraturan yang berlaku,” jabarnya.
Meskipun begitu, pihak pemenang lelang juga harus menyelesaikan pekerjaannya. “Meskipun sudah ganti tahun, proyek yang tertunda harus tetap jalan, dan pemenang lelang harus menyelesaikan pekerjaannya,” tambah Abah Ipul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan denda akan mulai diterapkan pada semua pemenang lelang yang pengerjaan proyeknya terlambat. Ia menyatakan dendanya adalah 1/1000 per harinya dari nilai kontrak akan diterapkan.
“Semakin lama pemenang lelang mengerjakannya, ya akan semakin bengkak juga biaya denda yang harus dibayarkan ke Pemkab Sidoarjo,” terangnya.
Namun Sigit menjelaskan Pemkab Sidoarjo memberlakukan denda selama 50 hari. Artinya, meski denda diterapkan, pemenang lelang hanya diberi waktu sampai masa itu untuk menyelesaikan proyek. Jika melebihi waktu tersebut, sanksi berikutnya akan dijatuhkan lagi, yakni memblacklist kontraktor yang pekerjaannya molor.
“(Kontraktor) tidak boleh mengikuti seluruh pengadaan proyek di seluruh Indonesia selama dua tahun. Itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat,” terangnya. (sar/jee)
Editor : Lambertus Hurek