Oleh DR. TIRTO ADI, M.PD
Sekretaris Dinas Dikbud Sidoarjo
GENDERANG “Pendidikan Gratis 9 Tahun” di Kabupaten Sidoarjo semakin nyaring terdengar setelah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2017 disahkan pada 27 Februari 2017 lalu. Meski rintisan implementasinya telah dimulai awal tahun pelajaran 2016/2017 (sekitar Juli 2016) tetapi efektifitasnya begitu nampak setelah Perbup tersebut disahkan.
Pasal 2 di Perbup ini menegaskan bahwa biaya satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (pribadi) peserta didik. Lebih lanjut pada ayat 2 pasal 2, juga menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menggratiskan biaya investasi dan operasi.
Artinya, untuk SD dan SMP negeri sudah tidak diperbolehkan menerima sumbangan apalagi melakukan pungutan dari orang tua/wali murid yang terkait dengan biaya investasi dan operasi. Sebab, biaya investasi dan operasi telah dicukupi oleh pemerintah melalui APBN dan pemerintah daerah melalui BOSDA (BOS pendamping) maupun dana APBD reguler yang lain.
Biaya investasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan. Biaya operasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan nonpersonalia. Sedangkan biaya personal atau pribadi peserta didik adalah biaya pendidikan selain biaya investasi dan operasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan/atau orang tua wali peserta didik.
Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa penggunaan biaya personal adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadi peserta didik. Ini berupa seragam sekolah dan atribut, peralatan sekolah, buku non teks pelajaran, aktifitas out door learning termasuk studi wisata, bimbingan belajar, pelepasan peserta didik, kegiatan sosial, dan transportasi ke sekolah.
Dengan regulasi yang benderang seperti itu, kita berharap pendidikan gratis 9 tahun dapat berjalan sesuai harapan. Untuk itu, kepada stakeholders terkait perlu memahami dan memiliki komitmen yang sama akan implementasinya.
Pertama, pihak sekolah sebagai pelaksana pendidikan gratis 9 tahun harus menjalankan regulasi itu dengan sungguh-sungguh tanpa perlu bermain-main untuk menerima sumbangan apalagi melakukan pungutan dengan alasan apapun untuk kebutuhan investasi atau operasional. Selain BOS yang berasal dari pusat, Pemkab Sidoarjo mengucurkan BOSDA untuk SD/MI sederajat sebesar Rp 29 ribu/siswa/bulan. Sementara BOSDA untuk SMP/MTS sederajat sebesar Rp 70.500/siswa/bulan. Sementara itu, dari pemerintah pusat mengalokasikan BOS untuk SD/MI sederajat sebesar Rp 800 ribu/siswa/tahun dan Rp 1 juta/siswa/tahun untuk SMP/MTs sederajat.
Kedua, pihak masyarakat khususnya orang tua/wali murid harus menyadari karena masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi biaya personal peserta didik. Ketika anak melakukan studi wisata atau membeli buku non teks pelajaran sebagai pengayaan misalnya, orang tua/wali murid tidak perlu lagi untuk berteriak: “katanya gratis kok masih bayar”. Karena dana yang dibayar itu adalah biaya personal peserta didik.
Ketiga, komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai supporting, mediatory, advisory, dan controlling agency perlu dilakukan secara proporsional, tidak kurang ataupun berlebihan. Dengan begitu peran komite sekolah benar-benar sebagai mitra dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah, bukan malah sebaliknya.
Keempat, aparat penegak hukum (APH), perlu memiliki sikap arif, di samping kecakapan memilah dan memilih dumas (pengaduan masyarakat) terhadap sekolah. Kegiatan mana yang tergolong pungutan, sumbangan, atau bantuan. Ketika ada dumas, pihak APH juga tidak serta merta visit ke sekolah atau memanggil kepala sekolah, misalnya. Perlu di check and recheck terlebih dulu kebenaran dumas yang masuk tersebut.
Kelima, pihak DPRD khususnya Komisi D sebagai wakil rakyat, perlu menjalankan fungsi kontrol yang proporsional, di samping fungsi legislasi dan budgeting-nya. Karenanya ketika usulan OPD (organisasi perangkat daerah), --dalam konteks ini Dinas Dikbud—misalnya, faktual, rasional dan bersentuhan dengan masyarakat kebanyakan, agaknya tidak bisa tidak harus dikabulkan. Bukankah begitu? (*/jee)
Editor : Lambertus Hurek