KOTA-Setelah melalui pembahasan yang alot, hari ini DPRD Sidoarjo akan mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2017. Dalam pengesahan itu, ada kemungkinan pemkab akan gagal membangun gedung terpadu. Sebab DPRD masih belum satu suara untuk menyetujui pembangunan gedung senilai Rp 800 miliar itu.
Indikasi penolakan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Minggu (20/8). Di sela memberangkatkan Calon Jamaah Haji (CJH) di Pendapa Delta Wibawa, bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini menjelaskan bahwa hingga kemarin pembahasan masih terus dilakukan oleh tim anggaran Pemkab Sidoarjo dan badan anggaran (Banggar) DPRD. Meski tidak mengikuti rapat pembahasan tersebut, Abah Ipul menyadari bahwa ada beberapa anggota dewan yang menolak pelaksanaan tiga program prioritas pemkab.
Ketiga program tersebut adalah pembangunan RSUD wilayah barat, pembangunan gedung terpadu, dan pembelian lahan untuk pembakaran sampah. "Semua program sudah ditata secara matang oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red), tapi rupanya masih belum bisa meyakinkan legislatif," ujar Abah Ipul.
Ia menjelaskan sebetulnya optimistis pemkab bisa menyerap anggaran untuk program prioritas itu. Menurutnya, pembangunan tiga program prioritas itu tidak akan mengurangi besaran anggaran untuk item wajib, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun kalau dalam pengesahan hari ini legislatif tidak menyetujui, maka dirinya tetap akan mengusahakan lagi pada tahun depan.
"Program ini demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," imbuhnya.
Sementara itu, salah satu anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, dalam rapat pembahasan ada sejumlah program Pemkab Sidoarjo yang dicoret, yakni pembelian lahan untuk pembakaran sampah di Jabon dan rencana pembangunan gedung terpadu.
Politisi PAN ini menilai pembelian lahan di Jabon belum matang dari sisi perencanaan. Selain itu juga belum ada payung hukumnya. Hal tersebut sama dengan pembangunan gedung terpadu.
“Rencana tersebut dicoret karena sesuai Pemendagri nomor 13 tahun 2016 yang menyampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran, pembangunan gedung pemkab tidak diperbolehkan,” ujarnya sereya mengatakan hal ini juga sesuai dengan evaluasi Gubernur Jatim tahun lalu.
Sedangkan untuk rencana pembangunan RSUD di wilayah barat, dewan mendorong Pemkab untuk mencukupi lahan dulu sebelum melakukan pembangunan. Saat ini hanya tersedia lahan seluas 1,3 hektare. Padahal untuk membuat rumah sakit tipe C dibutuhkan lahan seluas 4,3 hektare.
"Sisanya 3 hektare ini harus dicukupi dulu dengan estimasi anggaran sebesar Rp 12 miliar," pungkasnya. (nis/jee)
Editor : Lambertus Hurek