RADAR SURABAYA- Bank Indonesia (BI) Jawa Timur terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas melalui pendampingan secara berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga memperkuat kelembagaan, membuka akses pembiayaan, dan memperluas pasar.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan, pendampingan UMKM dilakukan melalui tiga pilar utama. Ketiganya meliputi korporatisasi, akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar.
Baca Juga: BI Target Pangsa Keuangan Syariah 15 Persen pada 2028
“Pilar pertama adalah korporatisasi. Kami melihat salah satu kekuatan UMKM adalah ketika mereka bisa bersinergi dan berkelompok,” kata Yono saat Capacity Building Media BI Jatim di Solo, Rabu (7/10).
Menurut Yono, penguatan kelembagaan dapat dimulai dari pelaku usaha atau petani yang sebelumnya menjalankan kegiatan secara individual. Mereka didorong membentuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang selanjutnya dapat berkembang menjadi koperasi.
Baca Juga: BRI Jadi Satu-satunya Bank Indonesia yang Masuk S&P Global Sustainability
Pengelompokan tersebut dinilai penting karena dapat meningkatkan posisi tawar pelaku usaha sekaligus memudahkan proses pengembangan bisnis. Setelah kelembagaan semakin kuat, BI mendorong UMKM mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha.
“Ketika UMKM sudah berkelompok dan ingin meningkatkan skala usahanya, tetapi tidak memiliki modal sendiri, akses terhadap pembiayaan menjadi penting,” ujarnya.
Baca Juga: BRI Raih Best Private Bank di Indonesia Versi Global Private Banker
Selain pembiayaan, perluasan pasar menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kelas UMKM. BI memfasilitasi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran, baik di pasar domestik maupun mancanegara.
Fasilitasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pameran, promosi, hingga pertemuan bisnis dengan calon pembeli. UMKM yang dinilai memiliki kapasitas dan kesiapan juga diarahkan untuk menembus pasar ekspor.
Baca Juga: BRI Jadi Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi ISO/IEC 25000
Di sisi lain, persoalan perizinan dan sertifikasi menjadi perhatian dalam pendampingan. BI membantu UMKM memenuhi berbagai persyaratan, termasuk perizinan produk dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan.
“Kalau dia belum punya izin, kami bantu dan fasilitasi. Untuk makanan, kami juga membantu sampai sertifikasi halalnya,” kata Yono.
Dalam proses tersebut, BI menggandeng sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan diberikan agar pelaku UMKM memahami tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Yono menjelaskan, pendampingan memiliki batas waktu melalui mekanisme passing out period. Setelah sekitar lima tahun menjadi mitra binaan, UMKM diharapkan mampu berkembang secara mandiri.
“Setelah masa tersebut, mereka diharapkan sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa mengalihkan pendampingan kepada UMKM lainnya,” ujarnya.
Saat ini, jumlah UMKM binaan BI Jawa Timur mencapai sekitar 200 usaha. Sektor yang dibina antara lain pangan, pertanian, dan ketahanan pangan. (mus/rak)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya