RADAR SURABAYA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan video hoaks demonstrasi untuk menggiring opini publik.
Video aksi demonstrasi lama disebut kembali diviralkan seolah-olah merupakan peristiwa yang sedang terjadi.
Andreas menilai pola penyebaran video lama tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut dia, penyebaran video-video hoaks demonstrasi melalui media sosial bukan sekadar persoalan informasi yang keliru.
Ia menduga terdapat pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk membentuk persepsi publik.
"Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung adanya aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik. Isu yang muncul tahun lalu itu patut diduga juga ada yang menggerakkan.
Dan sama seperti sekarang, dikeluarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan," kata Andreas di Jakarta, Senin (10/8).
DPR Minta Penyebar Video Hoaks Diusut
Andreas mengatakan, hingga kini belum pernah terungkap secara jelas siapa pihak yang berada di balik penyebaran isu serupa.
Baca Juga: Polda Jatim Selidiki Kasus Penipuan Arisan Bodong Libatkan Selebgram dan Artis untuk Promo
Kondisi tersebut, menurut dia, justru dapat memunculkan polemik dan pihak yang dijadikan kambing hitam.
Karena itu, dia meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengusut penyebaran video-video hoaks demonstrasi tersebut.
Andreas menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.
"Publik berhak menerima informasi yang kredibel," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial.
Terlebih, video lama dapat dengan mudah dikemas ulang dan disebarkan seolah-olah menggambarkan situasi terkini.
Masyarakat Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Selain meminta pemerintah mengusut penyebaran video hoaks, Andreas mengajak masyarakat menjaga demokrasi dan menghindari tindakan yang dapat memicu keresahan.
Menurut dia, seluruh pihak perlu belajar dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025.
Pengalaman tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
"Menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun di media sosial, tentunya itu hak setiap warga negara.
Namun, kalau hal tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula, itu yang sangat berbahaya," katanya.
Andreas menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak warga negara.
Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang dapat mengganggu ketertiban maupun memecah belah masyarakat.
Baca Juga: Java United FC Tunjuk Fabio Lefundes sebagai Pelatih, Siap Hadapi Super League 2026/2027
Video Demo Lama Bisa Tutupi Isu Penting
Lebih lanjut, Andreas mengkhawatirkan kembali viralnya video demonstrasi lama dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan penting lainnya.
Salah satunya adalah pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang seharusnya tetap menjadi perhatian masyarakat dan lembaga legislatif.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi di media sosial.
"Pastikan menerima informasi dari sumber-sumber akurat. Dan kita harus terus mengecek ulang berkali-kali kabar yang ada di media sosial agar tidak teperdaya isu yang dimaksudkan untuk memecah belah bangsa," katanya.
Andreas berharap masyarakat semakin kritis dalam menyikapi informasi digital. Verifikasi terhadap sumber, waktu kejadian, dan konteks video menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu.
Di tengah derasnya arus informasi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan
Sumber : ANTARA