RADAR SURABAYA – Rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kualitas buku pelajaran dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) mendapat perhatian dari akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).
Pengamat pendidikan dan kajian budaya Umsura, Radius Setiyawan, mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas buku pelajaran Indonesia tidak cukup hanya dengan memperbaiki materi, kualitas cetakan, dan tampilan fisik buku.
Menurut Radius, evaluasi buku teks juga harus memastikan materi di dalamnya bebas dari bias dan stereotipe. Buku pelajaran dinilai perlu merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia secara adil.
“Memperbaiki buku teks jangan hanya soal memperbaiki materi, kualitas cetakan, atau tampilan buku.
Yang juga penting adalah memastikan buku tersebut bebas dari bias dan stereotipe,” kata Radius, Sabtu (8/8).
Buku Teks Membentuk Cara Pandang Siswa
Radius selama ini fokus mengkaji buku teks sekolah. Ia meneliti bagaimana buku pelajaran dapat membentuk cara pandang anak terhadap isu gender, lingkungan, identitas, hingga kelompok sosial tertentu.
Dalam penelitian doktoralnya, Radius mengkaji ideologi gender dan ekologi dalam buku teks Kurikulum Merdeka menggunakan perspektif ekofeminisme.
Hasil penelitian tersebut menemukan masih terdapat narasi yang bias gender dan kurang ramah lingkungan dalam sejumlah buku teks SD.
Menurut Radius, buku pelajaran bukan sekadar sarana untuk menyampaikan pengetahuan.
Lebih dari itu, buku menjadi salah satu medium yang membentuk cara anak melihat dunia.
“Anak-anak tidak hanya belajar dari materi yang secara eksplisit ditulis. Mereka juga belajar dari siapa yang ditampilkan, siapa yang tidak terlihat, bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, bagaimana kelompok tertentu direpresentasikan, dan bagaimana alam diposisikan,” tegasnya.
Karena itu, Radius menilai aspek representasi harus menjadi bagian penting dalam evaluasi buku pelajaran nasional.
Stereotipe terkait gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, hingga hubungan manusia dengan lingkungan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan buku teks.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Buku pelajaran, kata Radius, seharusnya tidak menyederhanakan keberagaman tersebut atau menggambarkan kelompok tertentu melalui stereotipe.
“Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jangan sampai buku pelajaran justru menyederhanakan keberagaman tersebut atau menghadirkan kelompok tertentu melalui stereotipe,” ujarnya.
Buku Pelajaran ASEAN Bisa Jadi Pembanding
Radius juga menyoroti rencana pemerintah membandingkan buku pelajaran Indonesia dengan buku dari sejumlah negara ASEAN.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas buku ajar nasional.
Namun, perbandingan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan benchmarking atau sekadar mencari buku yang dinilai paling bagus.
Perbandingan dengan negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam dinilai penting untuk melihat berbagai praktik yang dapat diadopsi.
Namun, Radius mengingatkan bahwa setiap pembaruan buku pelajaran tetap harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia.
“Kita boleh belajar dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, atau negara ASEAN lainnya.
Tetapi jangan sekadar mencari buku mana yang lebih bagus. Kita harus melihat apa yang bisa dipelajari dan apa yang sesuai dengan konteks Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengkaji buku pelajaran dari sejumlah negara sebagai bahan pembanding untuk meningkatkan kualitas buku ajar Indonesia.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas isi dan fisik buku pelajaran.
Bagi Radius, momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi buku teks secara lebih menyeluruh.
Tiga Aspek Penting Buku Pelajaran
Radius menyebut setidaknya ada tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pembaruan buku pelajaran Indonesia.
Ketiga aspek tersebut adalah akurasi pengetahuan, keadilan representasi, dan kemampuan buku dalam membangun daya kritis siswa.
“Jangan hanya membuat buku yang lebih bagus secara akademik. Kita perlu buku yang juga lebih adil dalam merepresentasikan masyarakat Indonesia dan mendorong anak berpikir kritis,” tuturnya.
Selain persoalan representasi sosial, Radius mendorong penguatan perspektif ekologis dalam buku pelajaran.
Menurut dia, siswa perlu mendapatkan pemahaman bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan.
Pemahaman tersebut penting agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran terhadap lingkungan.
“Anak-anak perlu belajar bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi. Mereka perlu memahami hubungan manusia dengan lingkungan dan konsekuensi dari tindakan manusia terhadap alam,” katanya.
Akademisi dan Guru Perlu Dilibatkan
Radius berharap penyusunan buku pelajaran baru melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi, guru, peneliti, praktisi pendidikan, hingga kelompok masyarakat yang selama ini menjadi objek representasi dalam buku teks.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting agar buku pelajaran yang dihasilkan tidak hanya akurat secara akademik, tetapi juga mampu menggambarkan realitas masyarakat Indonesia secara lebih adil.
Pembaruan buku pelajaran, kata Radius, seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertanyaan apakah materi yang disampaikan sudah benar.
Pemerintah juga perlu melihat nilai dan cara pandang yang ditanamkan kepada siswa melalui buku tersebut.
“Kalau ingin memperbaiki buku teks, kita tidak cukup hanya bertanya apakah materinya benar.
Kita juga perlu bertanya: nilai apa yang sedang kita tanamkan kepada anak melalui buku tersebut?” pungkasnya.(sam)
Buku Teks
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan