RADAR SURABAYA – Perilaku pemilih dalam pemilu serentak tidak hanya dipengaruhi oleh partai politik atau figur calon.
Karakteristik sosial masyarakat di setiap daerah justru menjadi faktor penting yang menentukan pilihan politik.
Temuan tersebut terungkap dalam disertasi pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada ujian terbuka Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7).
Disertasi bertajuk Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan
Nusa Tenggara Timur itu mengungkap penyebab utama munculnya fenomena split ticket voting, yakni kondisi ketika pemilih memberikan suara kepada partai politik tertentu pada pemilu legislatif, tetapi memilih calon presiden dari partai yang berbeda.
Penelitian tersebut melibatkan 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatera Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS).
Pangi menjelaskan, penelitian menguji empat variabel yang memengaruhi perilaku pemilih, yakni orientasi isu, personalisasi kandidat, identifikasi partai, serta orientasi persamaan kepentingan yang mencakup aspek klientelistik dan programatik.
Baca Juga: BBPOM Pastikan Gudang Alat Kontrasepsi BKKBN Jatim Penuhi Standar
Hasil penelitian menunjukkan setiap daerah memiliki faktor dominan yang berbeda dalam menentukan pilihan politik.
"Di Sumatera Barat, faktor yang paling berpengaruh adalah isu. Sementara itu, di NTT yang paling berpengaruh adalah persamaan kepentingan, baik yang bersifat klientelistik maupun programatik," ujar Pangi.
Menurut dia, masyarakat Sumatera Barat lebih mempertimbangkan isu politik karena didukung tingkat pendidikan, pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi.
Sebaliknya, masyarakat NTT lebih dipengaruhi kedekatan kepentingan melalui program, bantuan, maupun hubungan antara kandidat dan masyarakat.
Temuan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa fenomena split ticket voting terus muncul dalam sejumlah pemilu di Indonesia sejak 2004 hingga 2024.
Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa faktor figur atau personalisasi kandidat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku split ticket voting di kedua wilayah.
Sebaliknya, kedekatan emosional pemilih dengan partai politik justru memperkecil kemungkinan terjadinya fenomena tersebut.
Pangi menambahkan, kebaruan penelitiannya terletak pada pengujian empat variabel secara bersamaan, termasuk variabel orientasi persamaan kepentingan yang selama ini masih jarang digunakan dalam kajian perilaku memilih.
Selain itu, orientasi persamaan kepentingan terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara identifikasi partai dan split ticket voting.
Baca Juga: Truk Kontainer Muatan Garam Terguling, Timpa Becak di TL Kapasan Surabaya
"Persoalan split ticket voting tidak bisa dipahami hanya dari faktor figur atau partai. Karakter masyarakat dan orientasi kepentingannya juga sangat menentukan. Karena itu, penguatan kelembagaan partai menjadi penting," tegasnya.
Ujian terbuka tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Ia menilai hasil penelitian itu memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara pelembagaan partai politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Hasto, liberalisasi politik pascareformasi memang memperluas ruang demokrasi.
Namun, kondisi tersebut belum diimbangi dengan penguatan kelembagaan partai sehingga politik Indonesia masih cenderung bertumpu pada figur.
"Tantangan yang kita hadapi adalah liberalisasi politik yang semakin menguatkan personalisasi politik.
Demokrasi berjalan, tetapi tradisi pelembagaan partai belum berkembang secara kuat," ujarnya.
Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem kepartaian nasional.
Menurutnya, penguatan kelembagaan partai yang dibarengi kepemimpinan dan ideologi yang kuat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. (Sam)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan