RADAR SURABAYA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat komitmennya membangun tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat kepatuhan internal serta mempercepat digitalisasi layanan guna mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko di Hotel Trans Luxury Surabaya, Kamis (2/7).
Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan standar pelayanan, memperkuat integritas aparatur, serta
memastikan seluruh layanan keimigrasian berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, penguatan kepatuhan internal menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Imigrasi.
"Kami mengumpulkan seluruh Kakanwil dan UPT Imigrasi di Indonesia terkait kepatuhan internal untuk mewujudkan tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin baik. Kami juga ingin kembali merebut kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kehadiran para pemangku kepentingan itu diharapkan memberikan penguatan dalam penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurut Hendarsam, penguatan integritas juga bertujuan menciptakan standar pelayanan yang seragam di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, termasuk dalam pelayanan kepada warga negara asing (WNA).
Selain memperkuat pengawasan internal, Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus mengevaluasi potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pemohon melalui penguatan sistem layanan digital.
Baca Juga: Atelier Kurkdjian, Studio Foto Pertama di Surabaya yang Abadikan Wajah Kota Sejak 1885
"Kami akan meminimalisasi tatap muka dengan pemohon dan memperkuat digitalisasi layanan. Dengan begitu, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, mulai dari pengurusan paspor, visa, hingga izin tinggal," jelasnya.
Digitalisasi layanan dinilai mampu mempersempit peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik.
Semakin minim kontak langsung antara petugas dan masyarakat, semakin kecil pula potensi terjadinya transaksi yang tidak semestinya.
"Ketika tidak ada interaksi langsung, mudah-mudahan tidak ada transaksi di dalamnya. Itu menjadi salah satu upaya kami menjaga integritas pelayanan keimigrasian," tegas Hendarsam.
Penguatan kepatuhan internal dan percepatan digitalisasi layanan menjadi bagian dari transformasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan layanan
keimigrasian yang profesional, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Sam)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan