RADAR SURABAYA — Pemerintah memastikan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha terus dipantau ketat di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda. Untuk menahan risiko gelombang PHK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengoptimalkan kembali Program Magang Nasional 2026 dengan target 150.000 peserta serta menyiapkan sejumlah relaksasi kebijakan bagi industri yang mengalami tekanan operasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memantau perkembangan sektor-sektor yang rentan terhadap tekanan usaha dan dampaknya terhadap tenaga kerja.
“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli, Selasa (9/6).
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyasar sektor manufaktur, tetapi juga sektor pertambangan dan industri lain yang berpotensi mengalami penurunan aktivitas usaha. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah akan mengoptimalkan kembali Program Magang Nasional 2026 agar pekerja dan pencari kerja tetap memiliki akses peningkatan keterampilan dan penempatan kerja.
Baca Juga: Toxic Relationship Bisa Picu Stres hingga Gangguan Mental, Kenali Tanda-Tandanya Sejak Dini
“Selain melakukan koordinasi, kita juga akan mengoptimalkan kembali Program Magang Nasional 2026 yang targetnya 150.000 orang guna mencegah maraknya PHK,” ujarnya.
Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk membantu industri yang menghadapi tekanan biaya produksi dan operasional. Salah satunya melalui sejumlah relaksasi kebijakan, termasuk terkait perpajakan dan dukungan lain bagi sektor yang terdampak.
“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah sejumlah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” tambah Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons kekhawatiran publik terkait ancaman PHK di sejumlah daerah, termasuk penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang berdampak pada PHK sekitar 350 buruh.
Dari kalangan serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai kondisi geopolitik global dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS memberi tekanan besar pada industri padat karya. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus pelemahan permintaan.
“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya. Selain itu, sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut,” ucapnya.
Baca Juga: Gen Z Gandrungi Thrifting, Dari Hemat Budget hingga Dukung Gaya Hidup Berkelanjutan
Ekonom dari CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyarankan industri mulai aktif mencari pemasok lokal sebagai substitusi bahan baku impor untuk meredam dampak fluktuasi kurs. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menekan biaya jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.
“Ini bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi tentang membangun ketahanan rantai pasok yang tidak bergantung pada volatilitas kurs,” jelasnya.
Untuk pelaku UMKM di sektor makanan, kerajinan, dan produk konsumer, penggunaan bahan baku lokal dinilai juga dapat membuka peluang diferensiasi produk dan memperkuat pasar domestik. (mus)
Editor : Lambertus Hurek