RADAR SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai menjenguk sejumlah siswa SD dan SMP yang masih menjalani perawatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IBI, Dupak, Surabaya, Rabu (13/5). Para siswa itu mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, tercatat masih ada 7 siswa yang dirawat, terdiri dari 2 siswa tingkat SD dan 5 siswa tingkat SMP.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Perketat Border Hewan Kurban, Ternak Tanpa Vaksin dan Dokumen Ditolak Masuk
Pigai menyampaikan, kedatangannya ke Surabaya mewakili Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia dan baik demi menjamin masa depan anak-anak bangsa. Namun, kasus yang terjadi di Surabaya menjadi bukti bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, khususnya dari sisi manajemen pengelolaan dapur penyedia makanan.
"Saya ke Surabaya mewakili Bapak Presiden. Beliau menyampaikan tujuan MBG ini maksudnya baik, semata-mata demi masa depan anak Indonesia. Karena hanya anak Indonesia yang sehat, kenyang, dan pintar yang nantinya bisa membangun Indonesia di masa yang akan datang. Tujuan yang baik ini ternyata di lapangan ada satu-dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pengelolaannya kurang profesional," ujarnya.
Pigai memastikan bahwa kesalahan murni berasal dari dapur SPPG pengelola. Ia menemukan fakta bahwa satu dapur saja harus menangani kebutuhan pangan untuk 13 sekolah sekaligus, mulai dari tingkat TK SD, hingga SMP.
Menurutnya, beban kerja seberat itu dalam satu manajemen pengelolaan sangat tidak wajar dan mengakibatkan pelayanan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, pengelolaan menjadi amatir, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, serta tidak disiplin dalam menjaga standar keamanan pangan.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Pemuda Asal Sukodono Ditemukan Tewas di Rumah Kontrakan Gayungan Surabaya
"Saya temukan di Surabaya, kesalahannya memang sudah dipastikan dari dapur SPPG yang salah. Karena satu SPPG menangani 13 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak. Sehingga dalam manajemen pengelolaannya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin," tegasnya.
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa dapur yang bertanggung jawab atas kasus keracunan yang menimpa siswa di Surabaya tersebut sudah pasti akan dihentikan operasionalnya dan wajib diganti dengan pengelola baru yang jauh lebih profesional.
"Dapur yang bertanggung jawab melayani 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti serta dihentikan. Diganti dengan yang lebih profesional, disiplin, cekatan, cermat, dan lebih hati-hati lagi," tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya jumlah pasien yang menjalani perawatan medis mencapai hampir 130 orang. Dari 7 pasien yang masih dirawat saat ini, diperkirakan 5 orang di antaranya sudah boleh pulang dalam waktu dekat, bahkan bisa pada hari ini atau besok.
Sedangkan 2 siswa lainnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari lagi pemantauan untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih total.
"Saya apresiasi kepada rumah sakit ini. Dari hampir 130 pasien yang dirawat, sebagian besar sudah pulang. Tersisa tujuh pasien, mungkin dua di antaranya butuh satu-dua hari lagi, dan lima lainnya bisa pulang cepat, bisa hari ini atau besok," ungkapnya.
Setelah melakukan kunjungan di rumah sakit, Pigai berencana untuk melanjutkan pertemuannya dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, serta seluruh pengelola SPPG di wilayah Surabaya. (*)
Editor : Lambertus Hurek