Waduh! 10 Persen Warga Kaya Masih Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
Nurista Purnamasari• Kamis, 16 April 2026 | 08:26 WIB
Ilustrasi kartu Kartu Indonesia Sehat. (ISTIMEWA)RADAR SURABAYA - Sekitar 10 persen masyarakat dari kelompok ekonomi atas masih menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok miskin.Ketidaktepatan sasaran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini disoroti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan diharapkan segera ditertibkan.Temuan ini muncul setelah dilakukan sinkronisasi antara data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Baca Juga: Jemaah Haji Tertua 105 Tahun dan Termuda 14 Tahun Asal Jatim Siap Berangkat dari Embarkasi Surabaya“Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (15/4).Ia mencontohkan, dari total 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sekitar 47 ribu orang ternyata tidak tepat sasaran. Bahkan, Budi sempat berkelakar bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, pernah tercatat sebagai penerima PBI.Baca Juga: Jasamarga Alihkan Lalu Lintas Tol Sumo Akibat Mobilisasi Trafo, Simak Jadwal LengkapnyaBudi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.“Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kuota bantuan akan dialihkan dari kelompok ekonomi teratas ke kelompok menengah bawah. Baca Juga: Rusia Siap Bantu Uranium Iran, Tapi Nasibnya Ditentukan Negosiasi dengan AS“Lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dan kita alihkan kuotanya ke Desil 5,” imbuhnya.Selain PBI, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri, dengan sekitar 35 juta penerima subsidi dinilai tidak sesuai kriteria. Pemerintah berencana memperkuat sistem verifikasi berbasis data terpadu agar penyaluran subsidi lebih akurat.Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya, Kamis 16 April 2026: Seharian Berpotensi Hujan Ringan hingga PetirMenurut Budi, langkah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan BPS, untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. (dtk/nur) Editor : Nurista Purnamasari
