RADAR SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa kondisi iklim tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan normal, sehingga risiko karhutla meningkat dan perlu diantisipasi sejak dini.
Dalam paparannya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa musim kemarau tahun 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi ini diperkuat dengan adanya indikasi fenomena ENSO yang saat ini masih berada pada fase netral, namun berpotensi berkembang menuju El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua 2026, dengan peluang sekitar 50–80 persen.
Baca Juga: Dulu Pasar Maling di Wonokromo Surabaya Hanya Buka Akhir Pekan, Rawan Barang Curian
“Situasi ini menjadi sinyal penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Potensi kekeringan yang lebih panjang dapat memicu meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah rawan,” ujar Teuku Faisal Fathani.
BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko munculnya titik panas (hotspot) yang dapat berkembang menjadi kebakaran jika tidak ditangani dengan cepat.
Untuk itu, BMKG menekankan bahwa langkah antisipasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Baca Juga: Siap Sambut Jemaah, BBKK Lakukan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Asrama Haji Surabaya
Selain itu, pemanfaatan data berbasis sains menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Informasi iklim, prediksi cuaca, serta pemantauan hotspot secara real-time dinilai mampu membantu langkah mitigasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Upaya preventif harus menjadi prioritas. Edukasi kepada masyarakat, patroli rutin di wilayah rawan, serta penguatan sistem deteksi dini perlu terus ditingkatkan agar dampak karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Dengan meningkatnya potensi risiko pada 2026, BMKG berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak lebih awal dan lebih terkoordinasi, sehingga ancaman karhutla tidak berkembang menjadi bencana besar yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian. (*)
Editor : Lambertus Hurek