RADAR SURABAYA – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan satu hari work from home (WFH) dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta setelah Lebaran 2026.
Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pematangan, terutama terkait aturan teknis pelaksanaannya.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas work from home satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3).
Baca Juga: Polda Jatim Imbau Masyarakat Tidak Melaksanakan Takbir Keliling, Ini Alasannya
Berlaku untuk ASN hingga Swasta
Airlangga menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan diikuti oleh pemerintah daerah (pemda) dan sektor swasta.
Saat ini, pemerintah tengah merumuskan skema teknis agar penerapan WFH tidak mengganggu produktivitas kerja.
“Teknisnya sedang disiapkan. Nanti setelah konsepnya matang, akan segera diumumkan ke publik secara lebih rinci,” katanya.
Mulai Diterapkan Pasca Lebaran
Kebijakan WFH satu hari per minggu direncanakan mulai berlaku setelah Idulfitri 2026. Namun, pemerintah belum memastikan tanggal pasti pelaksanaannya.
Selain itu, durasi penerapan kebijakan ini juga masih fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi global, terutama harga minyak dan perkembangan konflik di Timur Tengah.
“Kita lihat situasi ke depan. Bergantung pada harga minyak dan kondisi geopolitik,” jelas Airlangga.
Strategi Hemat BBM di Tengah Krisis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons terhadap ketidakpastian global.
Baca Juga: Pipa Transmisi Cisem 2 Mulai Dialiri Gas, Dukung Industri dan Investasi
“Kita harus proaktif melakukan penghematan konsumsi BBM. Tidak bisa menganggap kita akan selalu aman tanpa upaya efisiensi,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Ia juga mencontohkan langkah drastis yang diambil Pakistan dalam menghadapi krisis serupa.
Pakistan Jadi Contoh Kebijakan Ekstrem
Pemerintah Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, seperti:
50 persen WFH untuk pegawai pemerintah dan swasta
Pengurangan hari kerja menjadi empat hari
Pemangkasan gaji anggota parlemen hingga 25 persen
Penghentian gaji bagi anggota kabinet
Pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 60 persen
Pemangkasan 50 persen konsumsi BBM di instansi pemerintah
Selain itu, Pakistan juga menghentikan belanja barang pemerintah, perjalanan luar negeri, hingga kegiatan seremonial.
Menurut Prabowo, langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan serupa.
Pemerintah menilai efisiensi energi dan anggaran penting untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk menekan defisit anggaran negara.
“Saya yakin dua hingga tiga tahun ke depan kita akan semakin kuat. Namun, penghematan tetap harus dilakukan agar defisit tidak bertambah,” tegas Prabowo.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan