RADAR SURABAYA – Industri perkapalan nasional berharap adanya dukungan kebijakan yang lebih maksimal dari pemerintah guna mempercepat revitalisasi galangan kapal sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia.
Ketua Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan industri galangan kapal melalui berbagai program organisasi. Upaya tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
“Kami terus berupaya mendorong revitalisasi industri galangan kapal, baik dari sisi kebijakan maupun pengembangan SDM,” kata Anita, Jumat (12/3).
Ia menambahkan, IPERINDO berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada industri perkapalan nasional, terutama dalam bentuk dukungan fiskal dan kemudahan regulasi.
Beberapa usulan telah disampaikan kepada pemerintah, antara lain pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal serta pemberian berbagai insentif untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan dalam negeri.
“Kami berharap tahun ini ada kebijakan yang lebih maksimal, baik berupa insentif fiskal seperti pembebasan PPN maupun kemudahan perizinan untuk pengembangan industri kapal di Indonesia,” ujarnya.
Anita juga menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri perkapalan nasional. Hal itu karena provinsi ini menjadi penghubung utama kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kebijakan yang mempermudah investasi serta pengembangan industri kapal, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai keberadaan IPERINDO menjadi mitra penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri maritim di provinsi tersebut.
Menurut Emil, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas maritim nasional, baik dari sisi industri perkapalan maupun jaringan pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah kepulauan.
“Jawa Timur mengedepankan perekonomian berbasis kemaritiman. Industri perkapalan menjadi salah satu sektor penting yang mendukung konektivitas melalui jejaring pelabuhan yang kita miliki,” katanya.
Ia menjelaskan konektivitas pelayaran di Jawa Timur tidak hanya melayani rute antarprovinsi, tetapi juga rute antarpulau di dalam provinsi. Beberapa di antaranya seperti jalur pelayaran dari Gresik menuju Bawean hingga wilayah Kepulauan Kangean.
Menurut Emil, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri yang tergabung dalam IPERINDO menjadi kunci dalam memperkuat daya saing sektor maritim nasional.
“Pelayanan pelayaran dan industri perkapalan tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berkembang bersama agar konektivitas logistik dan mobilitas penumpang semakin efisien,” ujarnya.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Emil optimistis penguatan industri maritim di Jawa Timur dapat mempercepat terwujudnya peran provinsi tersebut sebagai gerbang baru Nusantara sekaligus pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista