RADAR SURABAYA - Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 masih meninggalkan luka mendalam. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa hingga Februari 2026 masih ada 139 orang dinyatakan hilang, sementara korban meninggal dunia mencapai 1.205 jiwa. Selain itu, tercatat 29 desa lenyap akibat terendam banjir maupun terbawa longsor.
Banjir dan longsor besar terjadi pada akhir November 2025 setelah hujan deras mengguyur wilayah Sumatera selama beberapa hari.
Sungai-sungai besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meluap, merendam ribuan rumah dan fasilitas umum.
Longsor terjadi di daerah perbukitan, menimbun permukiman warga. Dalam hitungan hari, jutaan orang mengungsi, sementara akses jalan dan jembatan terputus.
Pemerintah kemudian membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana untuk menangani dampak jangka panjang, termasuk pencarian korban hilang, relokasi pengungsi, dan pemulihan desa yang terdampak.
Dalam rapat koordinasi bersama Satgas DPR, Tito merinci bahwa dari 139 korban hilang, 70 berasal dari Sumatera Barat, 40 dari Sumatera Utara, dan 29 dari Aceh.
Sedangkan korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh dengan 562 jiwa, disusul Sumatera Utara 376 jiwa, dan Sumatera Barat 267 jiwa.
Jumlah pengungsi yang semula mencapai lebih dari 2 juta orang kini tersisa 12.994 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Aceh Utara sebanyak 12.144 orang.
“Yang meninggal dunia dalam data kita adalah 1.205 orang, yang hilang 139 orang, dan pengungsi sekarang lebih kurang 12.994 orang yang ada di tenda,” ujar Tito, Rabu (18/2).
Tito menegaskan bahwa 29 desa hilang akibat bencana, dengan rincian 21 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan tidak ada desa hilang di Sumatera Barat.
Desa yang hilang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, serta di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Puluhan desa yang hilang ini perlu segera diputuskan apakah akan dibangun kembali atau dihapus dalam administrasi pemerintahan. Karena desa yang hilang berdampak pada proses relokasi dan administrasi pemerintahan desa nantinya,” jelas Tito.
“Kami melihat ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat relokasi dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Desa yang hilang bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut identitas dan administrasi masyarakat,” ujar Tito.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera pada akhir 2025 meninggalkan dampak besar dengan ribuan korban jiwa, ratusan orang hilang, dan puluhan desa lenyap. Meskipun pemulihan terus berlangsung, duka mendalam dari para korban masih belum terhapuskan. (cnn/nur)
Editor : Nurista Purnamasari