RADAR SURABAYA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Partai Golkar. Dia menyebut koalisi permanen sejatinya dengan rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (15/2).
Menurut dia, PDIP memegang teguh prinsip kekuasaan berada penuh di tangan rakyat, terlepas dari dinamika politik belakangan ini. Karena itu, terkait wacana pembentukan koalisi permanen, Hasto menyebut PDIP tidak ikut mencampuri kedaulatan partai politik lain.
“Bahwa dinamika politik itu begitu dinamis, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional, bisa diadakan kerja sama antarpartai politik, ya. Namun, kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” ujarnya.
Ihwal pembentukan koalisi permanen disampaikan dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar pada Desember tahun lalu. Koalisi permanen itu sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, tujuan koalisi permanen adalah memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
"Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," kata Bahlil.
Golkar menyatakan koalisi permanen itu adalah transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
"Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden," kata Bahlil. (*)
Editor : Lambertus Hurek