RADAR SURABAYA – Rencana pemerintah mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Organisasi tersebut mengingatkan adanya potensi risiko politik dan moral yang dapat memengaruhi reputasi Indonesia di mata dunia, khususnya terkait konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan realisasi pengiriman TNI ke Gaza.
MUI Pertanyakan Kerangka Misi Perdamaian
Menurut Sudarnoto, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut. Ia menyoroti apakah pengiriman pasukan akan berada
di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF).
“Jika berada di luar mandat resmi DK PBB, maka perlu dicermati secara serius implikasi politiknya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/2) dikutip dari CNA Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa ISF umumnya berada dalam kendali negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, dengan fokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik.
Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina yang selama ini didukung Indonesia.
Risiko Agenda Tersembunyi
MUI menilai misi di bawah skema ISF dapat membawa agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada perdamaian jangka panjang.
Fokus pada demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas, kata Sudarnoto, bukan solusi komprehensif bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Indonesia harus memastikan tidak terjebak dalam agenda hegemonik yang justru merugikan posisi diplomatik kita,” tegasnya.
Ia membandingkan ISF dengan misi resmi PBB seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Dataran Tinggi Golan yang memiliki mandat jelas dari DK PBB.
Jaga Reputasi Indonesia di Mata Dunia
Rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza dinilai berpotensi memunculkan risiko besar apabila tidak dikaji secara matang.
MUI mengingatkan bahwa reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dapat terdampak.
“Jangan sampai pengiriman pasukan ini justru membuat Indonesia berhadapan dengan kelompok yang selama ini berada dalam dinamika perjuangan Palestina. Reputasi dan nama baik Indonesia harus dijaga,” ujar Sudarnoto.
Pemerintah Belum Putuskan Final
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait jadwal maupun komposisi pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Namun, wacana tersebut telah memicu diskursus publik mengenai posisi strategis Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Pengamat menilai, keputusan terkait pengiriman TNI ke Gaza harus mempertimbangkan aspek diplomasi internasional, mandat hukum global, serta konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan