RADAR SURABAYA - Kasus tragis seorang siswa kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidup menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan sekaligus perhatian serius pemerintah pusat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa peristiwa ini harus dipandang sebagai isu besar yang menyangkut kesejahteraan psikososial anak.
“Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian yang sangat serius, serta mengingatkan bahwa kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks,” kata Atip dalam keterangannya, Rabu (4/2).
Atip menjelaskan, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor juga dilakukan agar keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan.
“Peristiwa ini menjadi keprihatinan bersama dan kami menyampaikan empati kepada keluarga, teman, guru, serta seluruh warga sekolah yang terdampak,” ujarnya.
Dalam kasus ini, korban diketahui sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, Atip menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya berupa dukungan finansial.
“Satuan pendidikan bersama orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka di mana setiap anak merasa aman untuk mengekspresikan kerentanan mereka, memperkuat kepedulian terhadap kondisi emosional anak, serta memastikan setiap anak merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan pendampingan yang memadai,” jelasnya.
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis (29/1), ketika korban ditemukan tewas tergantung di pohon cengkeh dekat pondok tempat ia tinggal bersama neneknya.
Polisi menemukan surat tulisan tangan dalam bahasa Ngada yang diduga ditujukan kepada ibunda korban.
Dalam surat itu, korban meminta sang ibu merelakan kepergiannya dan tidak lagi menangis atau mencarinya.
Dari hasil pemeriksaan, sebelum kejadian korban sempat meminta uang untuk membeli buku tulis dan pena, namun tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk dimintai penjelasan.
“Sebelum masa reses tanggal 18 Februari, minggu depan insya Allah kita jadwalkan rapat dengan Mendikdasmen,” ujarnya di kompleks parlemen, Rabu (4/2).
Lalu menilai kasus ini sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan. “Apakah benar karena tidak memiliki pensil atau pulpen sehingga mengakhiri hidupnya? Ini harus didalami,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, meminta aparat kepolisian menjelaskan duduk perkara dengan terang.
“Pihak kepolisian perlu menyelidiki penyebab dan menjelaskan kasus kematian ini,” ujarnya.
Andreas menilai insiden di Kecamatan Jerebuu, Ngada, sebagai tamparan bagi semua pihak, termasuk keluarga dan lingkungan terdekat.
Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, MY Esti Wijayanti, menekankan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi negara.
“Tanggung jawab negara pada pendidikan anak bukan hanya soal gedung sekolah dan kurikulum, tetapi juga jaminan kebutuhan dasar peserta didik. Ke depan, tidak boleh lagi ada pungutan yang memberatkan wali siswa. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar,” tegasnya. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari