RADAR SURABAYA – Sebanyak 626 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter Embarkasi Surabaya mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) haji 2026 yang digelar di Asrama Haji Surabaya, Rabu (4/2).
Diklat ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bagi 43.200 jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Surabaya.
Pada penyelenggaraan haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menaikkan standar pembekalan petugas.
Jika sebelumnya hanya berupa bimbingan teknis (bimtek), kini pembekalan ditingkatkan menjadi diklat yang lebih terstruktur, intensif, dan profesional.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, menegaskan bahwa perubahan sistem pelatihan bertujuan agar petugas benar-benar siap secara mental, kompetensi, dan koordinasi saat bertugas di lapangan.
“Pembekalan petugas haji tahun ini tidak lagi sebatas bimtek, tetapi sudah berbentuk diklat yang lebih sistematis.
Tujuannya agar petugas siap secara mental, kompetensi, dan koordinasi ketika melayani jemaah,” ujar Puji.
Menurutnya, transformasi pola pelatihan dilakukan untuk membangun sistem kerja yang rapi, terorganisasi, serta memiliki garis komando yang jelas.
Kemenhaj juga menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran disiplin selama proses pelatihan maupun saat bertugas.
Puji mengungkapkan, pada tingkat pusat, sebanyak 13 orang PPIH kloter terpaksa dipulangkan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kecurangan, atau tidak memenuhi syarat kesehatan.
“Untuk PPIH di Embarkasi Surabaya, proses masih berjalan. Jika selama pelatihan tidak disiplin atau tidak sehat, maka akan dibatalkan. Pelayanan jemaah membutuhkan kedisiplinan tinggi,” tegasnya.
PPIH Kloter Embarkasi Surabaya berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komposisi petugas mencakup tenaga pelayanan, dokter, serta perawat yang akan mendampingi jemaah sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Diklat PPIH ini dibuka secara resmi dan turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam sambutannya, Khofifah mengusulkan agar materi Fiqhun Nisa atau fikih perempuan dimasukkan dalam kurikulum diklat petugas haji.
“Dalam pelaksanaan ibadah haji, sering kali jemaah perempuan khawatir ibadahnya tidak sah. Banyak pertanyaan muncul, sementara tidak semuanya bisa terjawab saat manasik,” kata Khofifah.
Ia menilai, pemahaman fikih yang berkaitan dengan perempuan sangat penting, terutama menyangkut persoalan haid, tawaf, dan situasi yang kerap menimbulkan keraguan di lapangan.
“Ketika jemaah ragu, mereka membutuhkan pendamping yang paham dan bisa memberi kepastian. Persoalan seperti datang bulan hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh perempuan,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya pemahaman fikih bagi jemaah laki-laki, termasuk soal batas aurat saat mengenakan ihram.
Menurutnya, petugas haji yang memiliki pemahaman fikih yang kuat akan mampu menjadi pendamping sekaligus problem solver bagi jemaah.
“Petugas PPIH bukan hanya pendamping teknis, tetapi juga rujukan ketika jemaah menghadapi keraguan dalam beribadah,” pungkas Khofifah.
Dengan peningkatan kualitas diklat dan penegakan disiplin yang ketat, Kemenhaj berharap pelayanan haji 2026 melalui Embarkasi Surabaya dapat berjalan lebih profesional, tertib, dan berorientasi pada kenyamanan serta ketenangan jemaah. (rmt)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan