RADAR SURABAYA – Pemerintah terus memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.
Penguatan dilakukan menyeluruh, mulai dari tata kelola keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemantapan sistem pembinaan siswa di lingkungan sekolah berasrama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama agar Sekolah Rakyat berjalan optimal. Dari sisi tenaga pendidik, seluruh guru telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat.
“Dari sisi guru, alhamdulillah seluruhnya sudah selesai seleksi dan pelatihan yang sangat ketat. Yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya adalah Wali Asrama dan Wali Asuh,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se Jawa Timur Tahun 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).
Ia menjelaskan, Wali Asrama dan Wali Asuh akan mendapatkan pelatihan baik secara daring maupun luring. Selain itu, mereka juga telah dibekali buku pedoman dan petunjuk teknis agar mampu menjalankan peran sebagai pengasuh secara profesional.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menerapkan dua sistem pembinaan. Pada jam sekolah, siswa dibimbing langsung oleh guru, sementara di asrama pembinaan dilakukan oleh Wali Asrama dan Wali Asuh.
Kedua sistem ini saling melengkapi, terutama dalam pembentukan karakter dan keterampilan hidup.
“Keduanya saling menguatkan melalui pembiasaan-pembiasaan positif di lingkungan sekolah berasrama,” jelasnya.
Dari sisi kondisi siswa, Gus Ipul menyebutkan adanya perkembangan yang menggembirakan. Secara fisik dan kesehatan, kondisi siswa rata-rata membaik.
Dari sisi pembelajaran, mereka juga mampu mengikuti proses belajar dengan baik, terlebih dengan pemanfaatan teknologi digital.
“Memang di tahap awal masih perlu sosialisasi dan pembiasaan karena komputer dan laptop baru diterima. Tapi insyaallah tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri,” katanya.
Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat dirancang menyenangkan. Seluruh mata pelajaran menggunakan modul berbasis Learning Management System (LMS).
Setiap kelas dilengkapi papan tulis digital, sementara guru dan siswa sama-sama menggunakan laptop. Sarana dan prasarana dinilai sudah cukup lengkap.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui adanya dinamika karena latar belakang siswa yang sangat beragam. Bahkan, terdapat siswa kelas 1 SMA yang belum bisa membaca. Dari sisi kesehatan pun kondisinya berbeda-beda.
“Ini proses yang terus kami jalani karena Sekolah Rakyat memang bukan sekolah biasa. Ini bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat mengintegrasikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan. Harapannya, tidak hanya anak yang “naik kelas” melalui pendidikan, tetapi orang tuanya juga menjadi keluarga yang lebih mandiri.
Pendekatan pemberdayaan menyasar tiga aspek utama, yakni kemampuan dan keterampilan, aset, serta akses. Setelah dilakukan asesmen, keluarga akan dibantu sesuai kebutuhan, mulai dari perbaikan rumah agar lebih layak, keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, bantuan sosial, jaminan kesehatan dengan jangka waktu tertentu, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Terkait peserta yang mengundurkan diri, Gus Ipul menyebut jumlahnya relatif kecil. Sebagian merasa tidak cocok dengan sistem sekolah berasrama.
“Kami ajak kembali sampai dua atau tiga kali. Kalau tetap tidak bisa, kami hormati dan membuka kesempatan bagi keluarga lain,” ujarnya.
Seiring masyarakat mulai melihat langsung proses pembelajaran, minat terhadap Sekolah Rakyat pun meningkat. Tahun ini, target penerimaan siswa jauh lebih tinggi.
Jika gedung permanen telah tersedia, kapasitas bisa mencapai sekitar 300 siswa per tahun, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Saat ini, keterbatasan gedung membuat kapasitas masih bervariasi antara 25 hingga 50 siswa. Namun jika gedung permanen telah penuh selama tiga tahun, Sekolah Rakyat bisa menampung lebih dari 1.000 siswa lintas jenjang.
Program ini juga telah dirintis di wilayah 3T seperti Anambas dan Maluku. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Seleksi siswa dilakukan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dilanjutkan dengan kunjungan rumah, dialog keluarga, pendamping sosial, asesmen daerah, serta melibatkan BPS sebelum penetapan peserta.
Di Jawa Timur, saat ini telah berdiri 26 Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota. Kendala utama masih pada ketersediaan lahan dan gedung. Tahun ini ditargetkan pembangunan 19 gedung permanen.
Terkait kurikulum penguatan soft skill, dari lebih dari 6.000 siswa SMA Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, sebanyak 74 persen menyatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Mereka akan kami bimbing agar bisa mendapatkan beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta,” kata Gus Ipul.
Sementara sekitar 24 persen lainnya memilih menjadi pekerja terampil atau wirausahawan. Pemerintah akan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerja Migran, kementerian terkait, serta pihak swasta agar lulusan siap kerja dan tidak menjadi pengangguran.
Lulusan pertama Sekolah Rakyat direncanakan pada 2028. Sementara itu, terkait penanganan bencana, Gus Ipul memastikan dapur umum masih berjalan meski jumlahnya berkurang seiring kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing.
Pemerintah juga memproses santunan bagi ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta, korban luka berat Rp 5 juta, serta bantuan isian rumah bagi penghuni hunian sementara atau tetap sebesar Rp 3 juta per keluarga.
Selain itu, korban terdampak juga mendapatkan jaminan hidup Rp 490 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi untuk pemulihan sosial sebesar Rp5 juta per keluarga.
“Data penerima berasal dari BNPB, diverifikasi pemerintah daerah, dipadankan dengan Dukcapil, dan ditetapkan setelah ditandatangani Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista