RADAR SURABAYA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan tidak lengah menyikapi masuknya ancaman super flu atau infeksi influenza A (H3N2) subclade K, ke Indonesia. Dirinya menegaskan, kesiapsiagaan dini menjadi kunci utama.
“Ini bukan isu biasa. Super flu menular cepat dan gejalanya mirip flu biasa. Kalau terlambat, dampaknya serius,” kata Renny, Selasa (6/1).
Mengacu data Kementerian Kesehatan RI, kasus Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) masih terus dipantau melalui sistem surveilans nasional. Kemenkes menekankan pentingnya deteksi dini karena virus influenza memiliki potensi mutasi tinggi dan dapat membebani fasilitas kesehatan.
Data terbaru Kementrian Kesehatan, hingga akhir Desember 2025, ditemukan 62 kasus yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia. Jawa Timur tertinggi 23 kasus, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat serta disusul beberapa wilayah propinsi lain.
Menuruti Renny, Jawa Timur memiliki resiko besar.Mobilitas antar daerah tinggi. Kepadatan penduduk juga besar. Pintu masuk banyak. Mulai bandara hingga pelabuhan.
“Jatim ini wilayah strategis. Kalau tidak siap, efeknya bisa meluas,” ujarnya.
Dirinya mendorong Pemprov Jatim segera mengaktifkan status kewaspadaan dini daerah. Termasuk membentuk Satgas Super Flu lintas OPD.
“Data kesehatan kabupaten dan kota harus terintegrasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Renny menegaskan, penanganan super flu harus mengacu pada pola yang sudah terbukti efektif saat menghadapi pandemi Covid-19. Yakni pendekatan promotif, preventif, dan kuratif secara berimbang.
Pada aspek promotif, ia meminta Pemprov Jatim menggencarkan edukasi publik sejak dini. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus kembali diperkuat. Mulai etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat sakit, hingga kebiasaan cuci tangan.
“Edukasi jangan menunggu kasus meledak. Ini pengalaman saat Covid. Kesadaran publik adalah benteng pertama,” ujarnya.
Untuk langkah preventif, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong optimalisasi pencegahan berbasis komunitas. Puskesmas, kader kesehatan, hingga Posyandu diminta aktif melakukan pemantauan gejala flu di masyarakat. Terutama di sekolah, pesantren, dan fasilitas publik padat.
“Deteksi di tingkat paling bawah penting. Kalau sudah berat baru ke rumah sakit, itu terlambat,” katanya.
Ia juga menekankan kesiapan alat pelindung diri (APD), logistik medis dasar, serta prosedur standar penanganan kasus flu berat di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Termasuk kesiapan laboratorium untuk pemeriksaan lanjutan.
Sementara dari sisi kuratif, Renny menegaskan layanan kesehatan harus siap merespons cepat kasus bergejala berat. Rumah sakit rujukan perlu menyiapkan protokol penanganan influenza berat agar tidak mengganggu layanan pasien lain.
“Penanganan medis harus cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih. Pengalaman Covid jangan diulang,” tegasnya.
Renny juga menyoroti pentingnya penguatan surveillance dan deteksi dini. Ia meminta Dinkes memperkuat pemantauan di puskesmas, rumah sakit rujukan, dan laboratorium kesehatan daerah.
“Pelaporan kasus ILI dan SARI harus cepat. Jangan menunggu parah,” katanya.
Bendahara DPD PDIP Jatim ini mengingatkan, lonjakan pasien flu berat bisa melumpuhkan layanan kesehatan umum. Karena itu, manajemen fasilitas kesehatan harus disiapkan sejak awal.
“RS perlu buffer kapasitas. Alur pasien flu dan non-flu harus dipisah,” ujarnya.
Tak kalah penting, komunikasi publik. Menurut Renny, kepanikan bisa lebih berbahaya dari virus itu sendiri.
“Satu pintu informasi. Jangan simpang siur. Publik harus tenang, tapi siaga,” katanya.
Dirinya juga menekankan perlunya pula perlindungan kelompok rentan. Lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta harus menjadi prioritas.
“Puskesmas harus aktif memantau. Edukasi keluarga juga penting,” tambahnya.
Selain itu lanjutnya, penanganan super flu tidak bisa hanya dibebankan ke sektor kesehatan. Perlu koordinasi lintas sektor.
“Dishub, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Kominfo harus dilibatkan. Respons harus cepat dan terkoordinasi,” tandasnya.
Dirinya juga meminta Pemprov Jatim menyiapkan skenario terburuk. Mulai dari penyesuaian kegiatan massal, pengaturan kerja fleksibel ASN, hingga perlindungan layanan publik esensial.
“Super flu adalah ancaman nyata. Kuncinya satu: cepat mendeteksi, tepat berkomunikasi, dan konsisten melindungi masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista