RADAR SURABAYA - Sebuah video intimidasi terhadap seorang pemuda di Kabupaten Garut viral di media sosial. Pemuda bernama Holis Muhlisin, 31, dimaki dan nyaris menjadi korban kekerasan fisik setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak. Peristiwa ini memicu sorotan publik dan menuai respons dari pemerintah daerah.
Video berdurasi 47 detik yang beredar pada Minggu (4/1), memperlihatkan Holis dikerubuni sejumlah pria dan wanita.
Dalam rekaman, seorang pria berbaju bergambar One Piece terdengar berkata dengan nada tinggi, “Mau tenar kamu? Mau ngejago?” menggunakan bahasa Sunda.
Holis yang mengenakan kemeja tampak terdiam dan berusaha menjelaskan duduk perkara, namun ucapannya terus dipotong oleh orang-orang yang tampak emosional.
Holis mengaku intimidasi tersebut dialaminya pada 27 Oktober 2025 lalu. Ia baru berani mengunggah video ke akun Facebook miliknya pada akhir Desember 2025.
Menurutnya, aksi intimidasi terjadi karena ia kerap mengkritik pembangunan desa yang dianggap semrawut, terutama akses jalan yang rusak parah.
“Lalu pernah ada longsor, tapi tidak diperbaiki. Dibiarkan saja,” kata Holis dikutip dari Detikcom, Minggu (4/1).
Video tersebut kemudian meluas setelah diunggah ulang oleh berbagai akun di Instagram dan TikTok.
Holis menegaskan bahwa tujuannya bukan mencari popularitas, melainkan memperjuangkan kondisi desa.“Saya bukan ingin tenar, tapi ingin desa saya baik,” tegasnya.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyayangkan insiden intimidasi terhadap warga. Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus siap menerima kritik.
“Yang namanya menjadi pimpinan, harus siap jika dikritik,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Putri menyebut telah mengerahkan Inspektorat untuk mengaudit desa terkait. Audit dilakukan tidak hanya untuk memeriksa pembangunan yang dikeluhkan masyarakat, tetapi juga mendalami kronologi kejadian versi kepala desa.
“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan masukan. Semoga kejadian ini dapat diambil hikmahnya, khususnya oleh rekan-rekan kepala desa dan pejabat lainnya,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menegaskan agar pejabat publik tidak bersikap antikritik.
“Manakala ada orang yang mengkritik pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, atau rumah rakyat miskin yang tidak terperhatikan, jangan melakukan pengancaman,” ungkapnya.
Dedi meminta kepala desa untuk melakukan introspeksi dan segera memperbaiki kinerja jika ada kekurangan, bukan membungkam masyarakat yang bersuara kritis.
“Kerja pejabat publik adalah melayani masyarakat, bukan membungkam suara kritis,” tegas Dedi Mulyadi. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari