RADAR SURABAYA – Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, mendorong percepatan sertifikasi aset
organisasi Muslimat NU di Jawa Timur melalui sinergi strategis dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini diperoleh melalui perjuangan panjang jamaah Muslimat NU di tingkat akar rumput.
“Bapak Kepala Kanwil BPN hadir tidak hanya memberikan sambutan, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dan tanya jawab bersama pengurus,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (3/1).
Aset Dibangun dari Iuran Jamaah
Khofifah menjelaskan, aset Muslimat NU diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari iuran swadaya ibu-ibu Muslimat NU di pengajian, tradisi jimpitan, hingga sumbangan hasil bumi yang dikumpulkan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Menurutnya, perjuangan tersebut menumbuhkan rasa memiliki yang kuat sehingga percepatan sertifikasi menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi jamaah.
“Kesempatan dari Kanwil BPN Jawa Timur ini seperti angin surga bagi ibu-ibu Muslimat NU. Aset yang mereka kumpulkan akhirnya bisa memiliki legalitas atas nama organisasi,” katanya.
Target Januari–Maret, Hindari Sengketa Aset
Khofifah menegaskan, kepastian hukum aset bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap jerih payah jamaah sekaligus langkah preventif untuk menghindari potensi sengketa di masa depan.
“Kalau bisa ditargetkan Januari sampai Maret, saya lebih senang. Intinya, kita semua ber-fastabiqul khairat agar aset Muslimat NU benar-benar aman,” ujarnya.
BPN Siap Dampingi Sertifikasi 2026
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyatakan komitmennya membantu penyelesaian sertifikasi aset Muslimat NU pada 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menargetkan penerbitan 513.000 sertifikat tanah pada tahun tersebut, termasuk sekitar 40.000 sertifikat tanah wakaf.
“Bukan hanya yayasan, kami juga melakukan sertifikasi tempat ibadah berbagai agama. Di Muslimat NU, beberapa aset pendidikan seperti playgroup dan taman kanak-kanak masih belum bersertifikat,” kata Asep Heri.
Aset-aset tersebut akan dipetakan ke dalam empat klaster, yakni:
1. Aset dengan dokumen lengkap
2. Dokumen tidak lengkap
3. Tanpa dokumen
4. Aset bermasalah
Seluruhnya akan ditangani oleh tim khusus bersama pihak terkait untuk mempercepat proses sertifikasi.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan