RADAR SURABAYA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius dari sampah laut dengan total mencapai 20 juta ton per tahun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 16 juta ton berasal dari aktivitas di daratan, sementara sisanya dari aktivitas di laut.
Temuan ini menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk menjaga ekosistem laut nasional.
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menjelaskan empat titik utama penyumbang sampah daratan, yakni kawasan pelabuhan, sungai, pesisir, dan pulau kecil berpenduduk.
“Jadi saat ini sampah yang masuk ke laut itu kurang lebih 20 juta ton per tahun dan sampah 16 juta ton itu dari aktivitas di darat yang masuk ke laut,” ujar Ahmad di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/12).
Sementara itu, aktivitas di laut menyumbang sekitar 4 juta ton sampah setiap tahun. Sampah tersebut berasal dari kapal yang berlayar, aktivitas wisatawan, hingga kiriman dari negara lain.
“Empat juta ton sampah itu dari aktivitas di laut itu sendiri, termasuk kiriman dari luar,” terang Ahmad.
KKP menargetkan pengurangan sampah laut hingga 50% pada 2029. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program Sebar Sampah Bersih (Sebasah) dan pemasangan barrier sampah di sejumlah sungai yang menjadi jalur utama masuknya sampah ke laut.
“Beberapa daerah sudah bekerja sama, seperti DKI Jakarta yang hampir semua sungainya dipasang barrier. Begitu juga dengan Bali, ini dilakukan secara bertahap,” jelas Ahmad.
Selain itu, KKP juga berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan tidak lagi menambah tekanan terhadap sampah laut. Untuk sampah kiriman dari luar negeri, penyelesaian dilakukan melalui forum lintas negara.
Dengan temuan 20 juta ton sampah laut per tahun, KKP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam penanganan masalah ini.
Pemerintah menargetkan pengurangan hingga 50% pada 2029 melalui program Sebasah, pemasangan barrier sungai, serta pengawasan aktivitas pelabuhan dan kapal.
“Langkah ini diharapkan mampu menjaga ekosistem laut Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata,” pungkas Ahmad Aris. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari