RADAR SURABAYA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terseret banjir di Sumatera.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pengusutan kasus ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan agar tidak hilang dari perhatian publik.
“Kalau lebih dari tiga bulan nanti masuk angin, kita lupa. Biasanya kalau tanah sudah kering, bencana juga dilupakan. Karena itu saya minta kasus ini segera dituntaskan,” ujar di Jakarta, Selasa (2/12).
Hanif menyebut ada delapan perusahaan yang akan dipanggil KLH. Perusahaan tersebut diketahui beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, wilayah yang menjadi lokasi penemuan kayu gelondongan.
“Insyaallah hari Kamis saya akan ke sana untuk melihat langsung, supaya dapat gambaran konstruksi kasusnya seperti apa,” jelasnya.
Menurut Hanif, analisis awal dari citra satelit menunjukkan adanya perubahan tata guna lahan di hulu DAS Batang Toru.
“Di bagian hulu sudah jadi kebun lahan kering, bahkan ada budidaya pertanian kering. Di sisi lain muncul perkebunan sawit baru. Ini terlihat jelas dari alurnya,” tambahnya.
Hanif menegaskan, investigasi ini berbeda dengan kasus Sungai Ciliwung karena data citra satelit di Batang Toru lebih jelas.
“Kalau di Ciliwung sangat heterogen, sulit diketahui penyebabnya. Tapi di Batang Toru, dari citra satelit sudah kelihatan kayunya dari mana,” ujarnya.
Langkah investigasi yang dilakukan KLH adalah mempelajari dokumen perusahaan terkait, peninjauan langsung ke lokasi banjir dilakukan minggu ini. Termasuk analisis citra satelit resolusi tinggi digunakan untuk memastikan asal kayu.
“Ada delapan perusahaan yang berdasarkan analisa citra satelit berkontribusi memperparah dampak hujan. Kami sedang mendalami dan meminta penjelasan dari masing-masing perusahaan,” kata Hanif.
Investigasi KLH terhadap asal kayu terseret banjir di Sumatera menjadi langkah penting menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana serupa. Hanif menegaskan, kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Supaya bisa dibuktikan, kayu itu dari mana asalnya. Jangan sampai dana dan data hanya kembali ke meja birokrasi, tapi harus jadi solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari