RADAR SURABAYA - Pulau Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025.

Peristiwa ini menimbulkan krisis kemanusiaan dengan 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, ratusan luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.

Tiga provinsi paling terdampak adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kerusakan infrastruktur meluas dan akses vital terputus.

Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status darurat bencana selama 14 hari mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.

Hampir seluruh kabupaten/kota dilanda banjir besar dan longsor. Ribuan rumah terendam, akses transportasi lumpuh, dan jaringan komunikasi terganggu.

Sumatera Utara

Wilayah terdampak meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Hujan deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak jembatan, memutus jalan utama, serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Sumatera Barat

Di Padang, banjir bandang di Lubuk Minturun menewaskan sedikitnya 5 orang, menghanyutkan rumah, serta menyeret kendaraan.

Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan status tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. Total korban jiwa di provinsi ini mencapai 9 orang hingga 28 November.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut bencana banjir dan longsor yang terjadi sejumlah wilayah Sumatera harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Raja Juli Antoni menyampaikan rasa duka mendalam terhadap kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dia menilai bahwa perhatian publik yang kini tertuju pada kejadian bencana tersebut merupakan momentum penting untuk melakukan introspeksi. Menurutnya, kejadian ini memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan.

"Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain," kata Raja Juli Antoni.

Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana.

"Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi, buktinya nyata kan untuk saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan," tambahnya.

Banjir dan longsor di Sumatera akhir November 2025 menjadi salah satu bencana terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Kerusakan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perlunya langkah mitigasi jangka panjang, termasuk perbaikan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan.

Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di Indonesia dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk menekan kerusakan alam yang dapat memperparah dampak bencana alam. (net/nur)

Editor : Nurista Purnamasari