RADAR SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal kualitas pembangunan nasional.
Ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan pemerataan, moralitas, dan keadilan sosial agar ketahanan nasional dapat terjaga secara menyeluruh.
Menurut Dody, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Hal ini sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila serta visi pembangunan nasional dalam Asta Cita.
“Infrastruktur bukan sekadar struktur beton, tetapi simbol harapan bangsa,” ujar Dody, Minggu (16/11). Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan yang memberikan akses dan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat.
Dody juga memaparkan arah baru kebijakan Kementerian PUPR yang mulai dijalankan pada 2025.
Fokus tersebut mencakup pemerataan infrastruktur di sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis hingga ke berbagai daerah.
“Kami akan menjaga arah pembangunan serta memastikan infrastruktur menjadi alat pemersatu bangsa. Pembangunan tidak berhenti pada fisiknya saja, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk kemajuan Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran besar dalam memastikan kualitas pembangunan tetap relevan, berlandaskan moral, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh kehilangan moralnya. Akademisi harus hadir untuk menjaga kualitas dan memastikan arah kebijakan tetap up to date,” ujarnya.
Dody berharap pembangunan infrastruktur yang dijalankan saat ini dapat menjadi fondasi peradaban bagi generasi mendatang.
“Ketika kita membangun infrastruktur, kita sebenarnya sedang membangun sebuah peradaban. Semoga yang kita kerjakan menjadi amal bagi kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Unair, Prof. Madyan, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai pengawalan terhadap pembangunan merupakan
tugas seluruh elemen bangsa untuk memastikan kemajuan ekonomi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
“Setiap kebijakan ekonomi harus menciptakan kesejahteraan tanpa menambah kesenjangan atau merusak sumber daya alam,” ujarnya. (rmt)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan