RADAR SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Surabaya masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa selesai dalam satu-dua tahun. Meski berbagai titik genangan kini mulai hilang, Fathoni mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir masih akan terus berlangsung hingga 2026.
“Kota Surabaya ini memang belum selesai di tahun 2025 dan itu masih akan direncanakan hingga tahun 2026. Baik pengendalian banjir di kawasan permukiman melalui u-ditch yang akan dibangun tahun depan maupun saluran-saluran besar termasuk rumah-rumah pompa,” jelas Fathoni.
Menurutnya, kondisi geografis Surabaya yang berada di daerah cekungan menjadi tantangan tersendiri. Air dari kawasan dataran tinggi seperti Malang serta aliran Sungai Brantas bermuara ke Surabaya. Sementara itu, peringatan BMKG tentang potensi pasang air laut turut memperbesar risiko luapan air.
Namun ia menilai, sejumlah wilayah yang dulunya menjadi langganan banjir kini sudah jauh membaik. “Alhamdulillah di beberapa tempat yang dulu langganan banjir itu kemarin sudah tidak ada. Artinya program pengendalian banjir yang dikebut selama ini sudah terbukti efektivitasnya meskipun belum 100%,” ujarnya.
DPRD bersama Pemkot Surabaya sebelumnya telah merumuskan skema pembiayaan alternatif agar proyek infrastruktur tidak terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran.
“Kami bangun di awal tahun ini hingga 2027 sehingga mudah-mudahan di 2028 ketika seluruh proyek infrastruktur baik jalan maupun penanganan banjir sudah selesai, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Daripada membangun dengan anggaran seadanya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun,” jelasnya.
Di sisi lain, Fathoni menyoroti problem klasik yang hingga kini belum terselesaikan yakni terkait rendahnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai.
“Padahal perdanya sudah ada, dendanya Rp50.000, tapi tetap tidak efektif. Kalau pemerintah kota yang ngomong itu dianggap angin lalu,” ungkapnya.
Sampah yang dibuang ke sungai, mulai dari plastik rumah tangga hingga perabot seperti kasur dan spring bed, kerap menghambat kinerja rumah pompa sehingga memperparah genangan. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot melibatkan influencer dan pegiat media sosial untuk membangun “kesadaran kolektif”.
Menurut Fathoni, strategi komunikasi lama sudah tidak efektif. Kini, eranya dikendalikan algoritma, sehingga pihak yang paling berpengaruh adalah mereka yang menguasai ekosistem media sosial.
“Penguasa sejati pun bukan pemerintah atau partai politik, tetapi siapa pemilik algoritma itu sendiri. Karena itu kami berharap Pemkot mengajak influencer atau pegiat media sosial untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat malu membuang sampah ke sungai,” tegasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek