RADAR SURABAYA – Tiga tokoh besar asal Jawa Timur resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan ulama kharismatik Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.
Ketua Bidang Penguatan Eksekutif dan Legislatif DPP PKB, Abdul Halim Iskandar, menyambut penuh rasa syukur atas penghargaan tersebut.
Menurutnya, ketiga tokoh itu mewakili nilai kemanusiaan yang menjadi roh perjuangan bangsa, terutama bagi masyarakat Jawa Timur.
“Syaikhona Kholil adalah gurunya para kiai di Indonesia, termasuk Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Wahab. Jadi sangat layak beliau mendapat gelar Pahlawan Nasional,” ujar Halim, Selasa (11/11).
Ia juga menegaskan, Gus Dur dan Marsinah memiliki peran besar dalam perjuangan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Marsinah, misalnya, menjadi simbol perjuangan buruh pada tahun 1993 yang memperjuangkan kenaikan upah, meski akhirnya harus kehilangan nyawa dengan cara tragis.
“Marsinah itu pejuang buruh. Saat itu dia memimpin demonstrasi untuk menuntut keadilan dan kenaikan upah. Sayangnya, justru mendapat perlakuan tidak manusiawi. Sekarang perjuangannya akhirnya diakui negara,” jelasnya.
Menurut Halim, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ketiga tokoh ini menjadi momentum penting bagi PKB dan seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneladani nilai-nilai kemanusiaan yang mereka perjuangkan.
“Ajaran Syaikhona Kholil yang diturunkan ke para santrinya hingga ke Gus Dur adalah tentang kemanusiaan. Tidak melihat manusia dari agama, warna kulit, atau pekerjaannya. Semua harus dimanusiakan,” tegasnya.
Terkait klaim dari pihak lain mengenai siapa yang pertama kali mengusulkan nama-nama tersebut, Halim menyatakan PKB tidak mempermasalahkannya.
“Yang penting bagi kami, hari ini tiga tokoh asal Jawa Timur telah diakui sebagai Pahlawan Nasional. Itu yang patut kita syukuri dan banggakan,” ujarnya.
Selain itu, Halim juga menyinggung pesan moral dari perjuangan Marsinah yang masih relevan hingga kini, terutama terkait kesejahteraan buruh. Ia menilai, isu penghapusan sistem outsourcing perlu menjadi perhatian agar para pekerja memiliki kepastian dan keadilan dalam bekerja.
“Kita tidak akan berhenti memperjuangkan nasib buruh. Salah satunya dengan menghapus sistem outsourcing yang membuat nasib pekerja tidak pasti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Halim menegaskan bahwa perjuangan Gus Dur masih menjadi ruh politik PKB, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak bekerja, dan hak mempertahankan harta.
“Itu semua bagian dari nilai kemanusiaan yang menjadi dasar perjuangan PKB hingga hari ini,” pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista