RADAR SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.
Menurut BHS, sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, kebijakan tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.
BHS juga menilai rencana Presiden Prabowo sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia.
Terutamanya di luar Pulau Jawa.
“Sebagai contoh, di Pulau Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep tersebut sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelasnya, Rabu (5/11).
BHS menambahkan jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp 40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera hanya sekitar Rp 52 triliun.
“Dengan modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api Trans Sumatera yang strategis bagi konektivitas logistik nasional,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar Rp 100 miliar per rangkaian atau total sekitar 10 triliun rupiah.
Di mana rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong lalu kereta barang (logistik) dengan rangkaian 30 gerbong kereta barang beserta lokomotifnya per rangkaian.
Lebih lanjut, BHS mengungkapkan jika perkiraan Trans Sumatera sekitar Rp 52 triliun, biaya Trans Sulawesi sepanjang 1.750 kilometer tidak lebih dari Rp 60 triliun.
“Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp 200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatera dan 6 provinsi di Sulawesi. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan menggeliat dan terjadi pemerataan ekonomi akibat adanya transportasi publik massal," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BHS juga menyampaikan bahwa pembangunan sistem kereta api di Provinsi Aceh sangat mendesak demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri.
Selain itu juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.
“Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar tersebut dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera,” ujarnya.
Diharapkan pemerintah RI meninjau kembali untuk memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah.
Pasalnya perpindahan logistik maupun penumpang dengan jumlah jauh lebih besar untuk pemerataan ekonomi seluruh Indonesia.
“Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru bicara soal kereta cepat untuk Jakarta-Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi,” tutup BHS. (*)
Editor : Nofilawati Anisa