Jakarta - Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat meraih penghargaan dalam ajang Detik Jatim Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas peran kementerian sebagai fasilitator dalam pemenuhan hak-hak dasar komunitas Penghayat Kepercayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat adat. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Bina Kepercayaan, Sjamsul Hadi.
Kementerian dinilai mampu mendorong implementasi amanat konstitusi melalui berbagai program yang memastikan akses setara bagi komunitas Penghayat terhadap administrasi kependudukan, layanan pendidikan, serta ruang untuk mengekspresikan identitas dan tradisi budaya. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga dinilai berhasil menjadikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, sebagai tuan rumah Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan tahun 2025.
Usai menerima penghargaan, Sjamsul Hadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan berbagai pihak. Ia menyebut penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak komunitas Penghayat Kepercayaan dan masyarakat adat merupakan kewajiban negara.
Sjamsul juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai konsisten dalam membuka ruang penguatan hak sipil dan sosial bagi komunitas Penghayat. Ia berharap upaya serupa dapat diperluas ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Sejalan dengan itu, berbagai program yang dijalankan disebut mampu memperkuat solidaritas antar komunitas Penghayat dari berbagai daerah. Upaya tersebut didorong untuk memastikan adanya kesetaraan pengakuan dan akses bagi warga negara Penghayat, sekaligus mendorong inklusi sosial di tingkat daerah.
Program tersebut juga terbukti menjadi katalis dalam pemenuhan hak sipil, termasuk penerbitan dokumen kependudukan maupun akses pendidikan. Kementerian Kebudayaan menyatakan terus mendukung kerja sama lintas pihak untuk memperkuat layanan konstitusional, kebudayaan, dan pendidikan bagi komunitas Penghayat di seluruh Indonesia.
Selain di Surabaya, Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu wilayah penguatan, khususnya bagi komunitas Suku Osing. Daerah tersebut telah menjadi pusat kegiatan Penguatan Lembaga Adat sejak 2022 serta menjadi tuan rumah Musyawarah Besar Pendidikan Adat Nusantara tahun 2024.
Kementerian Kebudayaan juga mendorong percepatan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Upaya serupa turut dilakukan melalui fasilitasi penerbitan SK Pengakuan Masyarakat Adat Tengger oleh Bupati Probolinggo, yang menjadi regulasi formal pertama di Jawa Timur.
Sjamsul menambahkan bahwa inisiatif ini tidak hanya berbicara tentang pelestarian budaya, tetapi juga pemberdayaan generasi muda sebagai Pandu Budaya. Dengan demikian, keberadaan dan fungsi lembaga adat dapat tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman.
Editor : M Firman Syah