RADAR SURABAYA - Pemerintah memastikan akan kembali memberikan diskon tarif tol pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh selama masa liburan akhir tahun.
“Kami sudah mulai berdiskusi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sejak awal Oktober untuk membahas besaran potongan tarif dan kesiapan setiap ruas tol. Diskusi ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama dari sisi profit and loss BUJT,” ujar Dody dalam keterangan pers, Selasa (4/11).
Dody menegaskan bahwa program diskon tarif tol akan diberikan secara terpisah untuk periode Natal–Tahun Baru dan Lebaran 2026.
Pemerintah akan menyesuaikan waktu pelaksanaan diskon sesuai dengan karakteristik masing-masing periode liburan.
“Biasanya timing-nya berbeda. Natal dan Tahun Baru kapan, Lebaran kapan. Jadi diskonnya akan diberikan sesuai jadwal masing-masing,” imbuhnya.
Jika besaran potongan tarif telah disepakati bersama BUJT, Kementerian PUPR akan segera mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, paling lambat akhir November 2025. Surat tersebut akan menjadi dasar pengumuman resmi kepada publik.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, diskon tarif tol pada periode libur Lebaran 2025 lalu berhasil menurunkan kepadatan lalu lintas hingga 18% di sejumlah ruas tol utama, seperti Tol Trans Jawa dan Tol Cipularang.
Pemerintah berharap kebijakan serupa pada akhir tahun ini dapat memberikan dampak positif yang sama.
Ruas tol yang menjadi prioritas dalam pemberian diskon antara lain:
- Tol Jakarta–Cikampek
- Tol Cipali
- Tol Semarang–Solo
- Tol Surabaya–Mojokerto
- Tol Bali Mandara
Diskon tarif tol pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
Kementerian PUPR bersama BUJT tengah merampungkan pembahasan teknis agar kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan efektif.
Pengumuman resmi dijadwalkan akhir November, dan masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi terkini dari pemerintah terkait jadwal dan besaran diskon. (*)
Editor : Nurista Purnamasari