Kementerian Sosial telah menyerahkan berkas usulan sebanyak 40 nama kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
Menurut laki-laki yang akrab disapa Gus Ipul ini, sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.
Dua nama yang menonjol dalam daftar usulan tahun ini adalah Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Gus Ipul menegaskan bahwa proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan melalui seleksi berlapis, melibatkan masyarakat, tim ahli, dan Dewan Gelar yang nantinya akan melapor kepada Presiden.
“Syarat-syarat formal yang sebelumnya menjadi hambatan kini sudah terpenuhi, sehingga tahun ini kami kembali mengusulkan,” ujarnya usai menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).
Daftar nama tokoh yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional diantaranya Soeharto, Abdurrahman Wahid, Marsinah, Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri, KH Yusuf Hasyim, Jenderal M. Jusuf, Ali Sadikin.
Kemudian H.B. Jassin, Sultan Muhammad Salahuddin, Prof Mochtar Kusumaatmadja, dr Kariadi, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, KH Bisri Syansuri, HM Sanusi, H Ali Sastroamidjojo, RM Bambang Soeprapto Dipokoesomo, Basoeki Probowinoto, Raden Soeprapto.
Selanjutnya Mochamad Moeffreni Moe'min, KH Sholeh Iskandar, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Zainal Abidin Syah, Gerrit Agustinus Siwabessy, Chatib Sulaiman, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri.
Lalu Andi Depu, KH Abdul Wahab Hasbullah, Arnold Mononutu, Lambertus Nicodemus Palar, KH Ahmad Dahlan, Raden Ayu Lasminingrat, dan H. Ali Sastroamidjojo.
Gus Ipul berharap pengumuman resmi nama-nama Pahlawan Nasional tahun ini dapat dilakukan sebelum Hari Pahlawan 10 November 2025.
Meski proses seleksi masih berlangsung, Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa.
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut, terutama terkait nama Soeharto yang menuai polemik.
Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayanti, menekankan pentingnya kajian mendalam agar gelar Pahlawan Nasional benar-benar mencerminkan nilai-nilai perjuangan dan keadilan sejarah.
"Jadi pembahasan di Komisi X karena ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional," kata politikus PDIP itu.
Esti menilai usulan nama Seoharto harus dikaji, apalagi ada beberapa nama lain yang justru diusulkan karena kepahlawanannya atau menjadi korban saat Orba.
"Pemahamannya juga menjadi enggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu," kata dia.
"Nah, kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," imbuh Esti.
Pemerintah diharapkan dapat menjaga integritas proses penetapan agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. (nur)
Editor : Nurista Purnamasari