Surabaya – Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp 1 triliun akibat tidak dapat menjual bensin sejak akhir Agustus 2025. Kerugian tersebut ditimbulkan dari hilangnya pendapatan serta beban biaya operasional yang tetap berjalan selama periode tersebut.
Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menyampaikan bahwa sumber utama kerugian berasal dari hilangnya pendapatan penjualan harian, ditambah biaya tetap yang harus ditanggung operator SPBU swasta.
Perkiraan kerugian ini dihitung berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024. Tercatat sebanyak 2.314 dari total 15.917 SPBU nasional dikelola oleh pihak swasta. Sejak akhir Agustus hingga 20 Oktober 2025, hilangnya pendapatan SPBU swasta diperkirakan mencapai Rp 690 miliar.
“Jika memasukkan biaya tetap yang tetap berjalan tanpa pemasukan, total kerugian riilnya kemungkinan jauh lebih besar bahkan bisa menembus lebih dari Rp 1 triliun,” kata Badiul.
FITRA juga mengajukan beberapa skenario kerugian. Dalam skenario konservatif, satu SPBU diperkirakan kehilangan pendapatan sebesar Rp 187 juta, berdasarkan penjualan harian rata-rata 7.500 liter dan margin keuntungan Rp 500 per liter. Secara nasional, total kerugian dalam skenario ini mencapai Rp 430 miliar.
Sementara itu, dalam skenario menengah dengan asumsi penjualan harian 10.000 liter, potensi kerugian per SPBU mencapai Rp 300 juta, sehingga total kerugian nasional diprediksi menyentuh Rp 690 miliar. Badiul menegaskan, perhitungan tersebut hanya mencakup hilangnya margin penjualan dan belum termasuk beban operasional lainnya.
Situasi ini dinilai ironis karena terjadi di tengah tren peningkatan peran swasta dalam pasar BBM nonsubsidi. Pada tahun 2024, pangsa pasar BBM nonsubsidi dari sektor swasta sebesar 11 persen, meningkat menjadi 15 persen dalam tujuh bulan pertama 2025. Kenaikan ini merepresentasikan tambahan permintaan sekitar 162 juta liter dalam dua bulan.
“Situasi ini ironis karena terjadi di tengah tren positif peningkatan peran swasta dalam pasar BBM nonsubsidi,” tegas Badiul.
Kondisi kelangkaan BBM berdampak pada rencana ekspansi operator SPBU swasta. BP-AKR, salah satu operator, mengaku harus menunda ekspansi karena hanya mampu menjual solar atau diesel. Bensin dengan RON 92 dan 95 belum tersedia di jaringan SPBU mereka.
“Ya untuk saat ini tentunya kan masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka pun juga kalau enggak ada barangnya kan juga sayang ya,” ujar Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura.
Sementara itu, Shell Indonesia turut menyesuaikan operasional SPBU mereka, termasuk perubahan jam operasional dan pengaturan tenaga kerja. Penyelesaian masalah ini sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir Oktober melalui kesepakatan jual beli base fuel antara Pertamina dan operator swasta. Namun hingga kini, kesepakatan tersebut belum terealisasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa beberapa SPBU swasta telah mencapai kesepakatan pembelian base fuel dari Pertamina. Menurutnya, proses negosiasi tersebut murni bersifat bisnis ke bisnis (B to B).
“Mereka lagi kolaborasi. Saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil. (sry/fir)
Editor : M Firman Syah