Jakarta — Pemerintah berkomitmen memperluas upaya perbaikan fasilitas keagamaan dan pendidikan di seluruh Indonesia pascainsiden ambruknya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang menewaskan puluhan santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya berfokus pada satu lembaga, tetapi juga mencakup berbagai yayasan dan fasilitas pelayanan publik keagamaan lainnya.
“Selain Pondok Pesantren Al Khoziny, kita juga memberlakukan langkah-langkah ini semua kepada semua bentuk yayasan pelayanan publik keagamaan,” tegas Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PM, Jumat (17/10).
Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan keamanan dan kelayakan seluruh sarana pendidikan serta keagamaan di Indonesia. Cak Imin menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Fokus pembicaraan kita hari ini adalah menindaklanjuti perhatian dan perintah Presiden atas kerawanan-kerawanan yang terjadi di gedung dan bangunan pesantren-pesantren di Indonesia, sekaligus mengantisipasi agar para santri mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana perbaikan difokuskan pada Ponpes Al Khoziny. Namun kini cakupannya diperluas hingga mencakup tempat ibadah, panti asuhan dan lembaga pendidikan keagamaan lain di berbagai daerah.
“Kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan publik dan memiliki kerawanan fasilitas atau gedung juga akan menjadi perhatian,” kata Cak Imin.
Selain melakukan perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan pendampingan dalam proses perizinan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Cak Imin menambahkan, mekanisme perizinan yang berlaku akan disempurnakan agar lebih efektif dan transparan.
Dukungan turut datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang siap memberikan pelatihan keahlian konstruksi dan vokasi bagi santri berusia minimal 18 tahun.
"Menteri PU dan jajaran siap melatih, menambah skill para santri yang usia minimum 18 tahun. Untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan vokasi, bukan hanya untuk santri,” ungkapnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang berfungsi mengawasi keamanan dan kenyamanan kegiatan keagamaan di seluruh wilayah.
“Kami akan membentuk satuan tugas yang menyatukan antara tujuan kenyamanan belajar dan kegiatan keagamaan dengan sarana yang sesuai peraturan serta memberikan rasa aman,” tutup Cak Imin. (ris/fir)
Editor : M Firman Syah