RADAR SURABAYA - Pemerintah Indonesia resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk dua program stimulus ekonomi kuartal IV-2025, yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) dan Magang Fresh Graduate.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dana tersebut berasal dari hasil efisiensi dan realokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak produktif.
Airlangga menjelaskan bahwa BLT Kesra akan disalurkan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan, yang dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.
“Program ini bisa menjangkau sekitar 140 juta orang, jika diasumsikan satu KPM terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak,” ujar Airlangga.
BLT Kesra diluncurkan bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto dan menyasar masyarakat di kelompok desil I hingga IV, atau kelas menengah-bawah.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Selain BLT, pemerintah juga memperluas kuota program Magang Fresh Graduate untuk lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.
Total kuota magang mencapai 100 ribu peserta, dengan 20 ribu telah dibuka pada Oktober dan 80 ribu sisanya akan dibuka pada November 2025.
“Seluruh peserta magang akan menerima uang saku bulanan setara dengan standar daerah kabupaten/kota, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” jelas Airlangga.
Hingga saat ini, sebanyak 1.666 perusahaan telah terdaftar dengan menyediakan 26.181 lowongan magang.
Program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata bagi lulusan baru agar lebih siap menghadapi dunia industri.
Dengan tambahan Rp 30 triliun untuk dua program tersebut, total anggaran stimulus ekonomi kuartal IV-2025 mencapai Rp 46,2 triliun. “Yang kuartal keempat Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” tegas Airlangga.
Stimulus ekonomi kuartal IV-2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kesiapan tenaga kerja muda.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi APBN bukan berarti pemangkasan, melainkan pengalihan belanja tidak produktif ke program yang berdampak langsung.
“Efisiensi berarti mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian direalokasikan ke kegiatan yang jauh lebih produktif,” ujarnya.
Dengan kombinasi bantuan tunai dan pelatihan kerja, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang masih berlangsung. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari