Radar Surabaya - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menggunakan dividen BUMN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10). Purbaya menilai penggunaan dividen lebih tepat dibanding memakai dana APBN.
Dalam pertemuan itu, Danantara disebut masih bersikeras agar pembayaran utang proyek Whoosh dilakukan melalui APBN. Meski demikian, mereka akhirnya berjanji akan mengkaji kembali skema pembiayaan sesuai saran Purbaya.
Purbaya mengungkapkan alasan Danantara menolak usulan tersebut karena sebagian besar dividen BUMN yang diterima tahun ini dialihkan untuk membeli obligasi pemerintah. Langkah itu dilakukan agar Danantara mendapat imbal hasil dari surat utang guna mendanai proyek berikutnya.
Keputusan ini dikritik langsung oleh Purbaya. Ia menilai dividen BUMN yang mencapai hampir Rp 90 triliun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membayar utang kereta cepat.
"Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek," ungkap Purbaya.
"Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat," jelasnya.
Purbaya mengatakan Danantara berjanji akan meninjau ulang kebijakan penempatan dividen di obligasi. Mereka juga berkomitmen menyalurkan lebih banyak dana untuk proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Danantara akan mengkaji kembali usulan agar pembayaran utang proyek dilakukan lewat dividen BUMN, bukan APBN.
"Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden," tuturnya.
Purbaya menegaskan dirinya tidak akan mengubah sikap untuk melindungi keuangan negara dari beban tambahan akibat proyek tersebut.
"Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN)," tukasnya.
Sebagai informasi, beban utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan tekanan besar. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk mencari solusi atas utang tersebut.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menanggung kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun di semester I-2025. PSBI merupakan pemegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang bertanggung jawab langsung atas beban utang proyek tersebut. (sry)
Editor : M Firman Syah