RADAR SURABAYA - Rencana pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mendesak agar rencana tersebut dikaji ulang secara serius.
Ia menilai mekanisme penggunaan APBN harus transparan, adil, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Atalia menyampaikan bahwa rencana penggunaan APBN untuk Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama jika ada dugaan kelalaian yang menyebabkan tragedi di lembaga tersebut.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujar Atalia, Jumat (10/10).
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum sebelum alokasi anggaran dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana atau kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.
“Keadilan bagi korban lebih utama. Proses hukum harus ditegakkan dengan serius,” tegasnya.
Meski demikian, Atalia mengakui bahwa negara memiliki kewajiban melindungi santri dan menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan.
Ia berharap kebijakan pembiayaan tidak hanya menyasar satu lembaga, tetapi juga mencakup ribuan pesantren lain yang kondisinya memprihatinkan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa dana perbaikan Ponpes Al Khoziny untuk sementara akan menggunakan APBN. Namun, ia membuka peluang partisipasi swasta dalam pembiayaan.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10).
Tragedi ambruknya musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo memang menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat luas.
Tragedi ini memakan puluhan korban jiwa dan harus jadi pembelajaran semua pihak dalam mengutamakan keamanan dan standar konstruksi dalam pembangunan bangunan. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari