RADAR SURABAYA – Ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9) lalu ratusan orang menjadi korban dan puluhan orang meninggal dunia, memicu keprihatinan dan menjadi sorotan terkait pengawasan pembangunan gedung bertingkat.
Pakar teknik sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Mudji Irmawan, menekankan perlunya penerapan standar keselamatan konstruksi dan keterlibatan tenaga ahli sejak perencanaan.
Mudji Irmawan menjelaskan bahwa pembangunan gedung bertingkat memiliki risiko tinggi jika tidak didukung perencanaan dan pengawasan yang sesuai standar teknik. Kajian lapangan menunjukkan bahwa kegagalan struktur di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya sambungan elemen dan pengawasan teknis yang tidak optimal.
"Sebagian besar keruntuhan bangunan berawal dari kelalaian manusia dalam proses konstruksi," ungkap Mudji, Rabu (8/10).
Kasus Ponpes Al Khoziny menjadi contoh risiko pembangunan bertahap tanpa perhitungan ulang kekuatan struktur. Penambahan lantai tanpa perencanaan struktural yang baru dapat menyebabkan elemen seperti kolom dan balok menanggung beban berlebih.
"Setiap penambahan lantai harus disertai perencanaan struktural yang baru, karena beban pada bagian bawah akan meningkat signifikan," tutur Mudji.
Sebagai langkah pencegahan, Mudji menegaskan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 tentang perencanaan beton bertulang. Standar ini menghitung batas kekuatan beton maksimal 85 persen dari mutu material nominal untuk memberikan margin keamanan.
"SNI telah mengatur faktor keamanan secara detail, dan jika diterapkan dengan disiplin, potensi kegagalan bisa ditekan seminimal mungkin," paparnya.
Selain aspek teknis, Mudji juga menyoroti pentingnya pemenuhan legalitas pembangunan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memastikan struktur telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Kelalaian dalam mengurus perizinan sering kali membuat proyek berjalan tanpa pengawasan teknis yang semestinya.
"Perizinan bukan formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pengguna bangunan," tegasnya.
ITS membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keamanan fasilitas publik. Melalui konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat, ITS siap memberikan pendampingan teknis bagi lembaga pendidikan atau pesantren yang merencanakan pembangunan.
"Kami siap membantu siapa pun yang ingin memastikan bangunannya aman secara teknis tanpa dipungut biaya," tegasnya.
Mudji menambahkan bahwa koordinasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar setiap pembangunan memenuhi standar keamanan nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
"Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap," pungkasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek