Pemerintah Daerah Diminta Tingkatkan Kualitas Belanja

RADAR SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah agar dana Transfer ke Daerah (TKD) benar-benar berdampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi begini, semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya,” kata Purbaya seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10).

Menurutnya, efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan membangun citra positif di mata pemerintah pusat sebagai mitra pembangunan.

Alokasi Anggaran Tak Berkurang, Tapi Perlu Transparansi

Purbaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total sekitar Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.

Namun, ia mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran yang menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.

“Saya akan memonitor sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya. Kalau banyak yang bermasalah, ya sudah tidak saya tambah.

Tapi kalau bagus, tepat waktu, dan tidak ada temuan, ya patut dipertimbangkan,” ujarnya.

Dorongan Reformasi Desentralisasi Fiskal

Menkeu menambahkan, persepsi terhadap pengelolaan anggaran daerah selama ini masih dinilai kurang baik sehingga perlu pembenahan agar reformasi desentralisasi fiskal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

Ia juga menanggapi pandangan bahwa kebijakan TKD berpotensi mengarah pada sentralisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat evaluatif dan sangat bergantung pada kinerja serta akuntabilitas daerah.

“Bereskan dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya yang ambil keputusan, tapi DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke desentralisasi,” tegas Purbaya.

APPSI: Daerah Terdampak Penurunan TKD

Sementara itu, Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat penurunan TKD seusai bertemu Menteri Keuangan.

Menurutnya, penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) serta mengelola belanja operasional pegawai, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, banyak daerah yang merasakan dampaknya,” kata Haris di Jakarta.

Anggaran TKD 2026 Turun Signifikan

Secara nasional, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun, atau dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L) menjadi sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp900 triliun.

Pesan utama dari Menkeu Purbaya jelas: pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola fiskal agar setiap rupiah dari TKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Evaluasi ketat dan transparansi anggaran diharapkan menjadi kunci menuju pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

 

Editor : Rahmat Adhy Kurniawan