RADAR SURABAYA - Program Magang Nasional 2025 yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan resmi dimulai pada 15 Oktober mendatang. Antusiasme tinggi datang dari dunia usaha, baik swasta maupun BUMN.
Hingga dua pekan menjelang peluncuran, tercatat 451 perusahaan telah mendaftar sebagai penyelenggara magang, dengan total 1.300 posisi yang ditawarkan dan lebih dari 6.000 calon peserta yang mengajukan diri.
Program ini dirancang untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja melalui skema kolaboratif antara perguruan tinggi dan industri.
Pada tahap pertama, sebanyak 20.000 lulusan Diploma dan Sarjana yang lulus dalam satu tahun terakhir akan mengikuti magang selama enam bulan, dari 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi sesuai bidang keilmuan, dan memberikan pengalaman kerja nyata agar peserta memiliki peluang lebih besar untuk direkrut.
Peserta magang akan menerima sejumlah fasilitas, antara lain:
- Uang saku setara upah minimum yang dibayarkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Himbara
- Jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
- Pendampingan mentor dari perusahaan
- Laporan kemajuan bulanan yang wajib disampaikan perusahaan kepada Kemnaker
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Anwar Sanusi, menambahkan bahwa proses pendaftaran penyelenggara magang berlangsung pada 1–7 Oktober 2025, diikuti pendaftaran peserta dan pemilihan lowongan pada 7–12 Oktober.
Seleksi oleh perusahaan dilakukan pada 13–14 Oktober, dan program resmi dimulai 15 Oktober.
Seluruh proses pengelolaan dilakukan melalui platform SIAPKerja di laman maganghub.kemnaker.go.id, yang juga menyediakan helpdesk dan pemadanan data peserta dengan Kementerian Diktisaintek.
Program Magang Nasional 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antara pendidikan tinggi dan dunia kerja.
Dengan partisipasi ratusan perusahaan dan ribuan lulusan baru, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda, mempercepat penyerapan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia.
Pemerintah juga terus menggencarkan sosialisasi kepada dunia usaha agar kebutuhan tenaga kerja dapat terintegrasi secara digital melalui platform SIAPKerja. (nur)
Editor : Nurista Purnamasari