RADAR SURABAYA – Pemerintah menutup sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan dan keamanan pangan.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujar laki-laki yang akrab disapa Zulhas, dalam konferensi pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Evaluasi Menyeluruh Juru Masak dan Sanitasi

Zulhas menyebut bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan di lokasi yang terdampak, tetapi juga di seluruh SPPG di Indonesia. Fokus evaluasi mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak dalam mengolah makanan bergizi.

“Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG,” tegas Zulhas.

Selain itu, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG untuk mensterilisasi alat makan dan memperbaiki sistem sanitasi, termasuk kualitas air dan alur limbah. Setiap satuan juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelayakan operasional.

70 Kasus Keracunan, Ribuan Penerima MBG Terdampak

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 insiden keamanan pangan terjadi sepanjang Januari hingga September 2025, dengan total 5.914 penerima MBG terdampak.

Dari jumlah tersebut, 41 kasus terjadi di Pulau Jawa, 9 kasus di Sumatera, dan 20 kasus di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara.

“Penyebab utama keracunan berasal dari kontaminasi bakteri seperti e-coli, staphylococcus aureus, salmonella, bacillus cereus, coliform, klebsiella, dan proteus yang ditemukan pada air dan bahan makanan,” ungkap Kepala BGN Dadan Hindayana dalam jumpa pers, Jumat (26/9).

Peran Puskesmas dan UKS Diperkuat

Sebagai langkah pengawasan lanjutan, Kementerian Kesehatan akan mengoptimalkan peran puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau operasional SPPG secara rutin.
Pemerintah juga mendorong koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keamanan pangan dalam program MBG.

Rapat koordinasi penanggulangan KLB MBG turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Hadir pula Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq. (ant/nur)

Editor : Nurista Purnamasari