Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp571,5 triliun. Angka ini naik 1,7 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp562,1 triliun. Capaian tersebut setara 66,1 persen dari target APBN 2025 senilai Rp864,1 triliun.
“Kalau dibandingkan dengan transfer tahun lalu, terjadi peningkatan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA edisi September, Senin (22/9).
Suahasil memaparkan, rata-rata belanja negara per kapita masih bervariasi antarwilayah. Maluku-Papua tercatat tertinggi, mencapai Rp8 juta per kapita. Disusul Kalimantan Rp6,4 juta, Sulawesi Rp4,7 juta, Bali-Nusa Tenggara Rp3,7 juta, Sumatera Rp3,6 juta, dan Jawa Rp3,5 juta.
“Ini satu kesatuan dari belanja negara, baik belanja pusat maupun transfer daerah. Belanja pusat pun dibelanjakan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Meski TKD naik, realisasi belanja daerah lewat APBD justru turun 14,1 persen dibanding tahun lalu. Hampir semua pos tertekan. Belanja pegawai menyusut 1,5 persen menjadi Rp281 triliun. Belanja barang/jasa turun 10,6 persen menjadi Rp170,1 triliun. Belanja modal terkontraksi 32,6 persen menjadi Rp44,9 triliun. Sedangkan belanja lain-lain terpangkas 30,7 persen menjadi Rp128,4 triliun.
Menurut Suahasil, perlambatan ini dipengaruhi momentum politik dan kebijakan pusat.
“Tahun 2025 ada pergantian kepemimpinan daerah, banyak Bupati, Walikota, Gubernur baru. Bisa jadi ada perlambatan karena transisi, juga karena kebijakan pencadangan lewat Inpres No. 1/2025,” ungkapnya.
Ia berharap kepala daerah dapat mempercepat belanja di sisa tahun berjalan.
“Belanja daerah harus segera dimanfaatkan agar memberi dorongan bagi ekonomi,” tegas Suahasil.
Editor : M Firman Syah