RADAR SURABAYA – Wacana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan kebijakan satu orang satu akun media sosial terus menuai pro-kontra di masyarakat. Kebijakan yang digulirkan dengan tujuan memerangi akun anonim dan penyebaran hoaks ini mendapat sorotan tajam dari pakar sekaligus pemerhati kebijakan media dan komunikasi, Titik Puji Rahayu.
Menurut Titik, kebijakan tersebut justru berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif yang selama ini banyak beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa media sosial bukan hanya sarana penyebaran hoaks, melainkan juga wadah penting untuk informasi bermanfaat dan pemberdayaan masyarakat.
“Hal lain yang juga menjadi poin kritik, kalau berpikir bahwa mengurangi akun akan mengurangi penyebaran hoaks itu seolah-olah cara berpikirnya bahwa satu akun hanya akan menyebarkan satu hoaks, padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan ribu hoaks. Jadi ini yang jadi unit analisisnya itu akunnya apa jumlah hoaksnya,” ujar Titik, Senin (22/9).
Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa fokus seharusnya pada konten hoaks, bukan semata-mata jumlah akun. Kebijakan ini belum menyentuh akar masalah utama. Berdasarkan fakta di lapangan, mayoritas persebaran hoaks atau informasi salah justru disebabkan oleh bot, bukan akun organik milik manusia. Ia menilai pendekatan Komdigi ini kurang efektif dan berpotensi menghukum pihak yang salah.
“Yang banyak menyebarkan hoaks itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia yang dia bukan merupakan bot atau automated social media in system. Jadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk berperilaku di media sosial seolah-olah dia manusia padahal sebetulnya adalah software,” jelasnya.
Titik juga menambahkan bahwa memiliki banyak akun media sosial saat ini adalah hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan spesifik. Banyak individu menggunakan akun berbeda untuk merepresentasikan citra profesional dan pertemanan pribadi.
“Maka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka siapa adanya,” paparnya.
Baca Juga: Gerbang Tol Fatmawati Gratis Diperpanjang, Terbukti Kurangi Kemacetan di Jakarta Selatan
Menyikapi permasalahan ini, Titik menawarkan solusi yang lebih fundamental, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dan edukasi masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dinilai akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak mudah menyebarkan hoaks.
“Edukasi kepada masyarakat untuk mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi,” terang dosenFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.
Pada akhirnya, Titik mengajak pemerintah untuk lebih berpihak dan fokus kembali pada pengembangan industri digital nasional. “Saya rasa pemerintah lebih baik fokus membangkitkan industri media digital, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia," tegasnya. (*)