JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR. Ia menegaskan, solusi paling realistis untuk meredam krisis pasokan adalah kolaborasi langsung dengan Pertamina melalui skema business to business (B2B).
“Persediaan nasional kita masih cukup. Kalau swasta butuh tambahan, bisa langsung kolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).
Bahlil juga membantah isu pembatasan impor BBM untuk swasta. Menurutnya, pemerintah justru telah menambah kuota impor 10 persen pada 2025.
“Mereka sudah mendapat kuota 110 persen dibanding tahun lalu. Jadi tidak tepat kalau disebut dibatasi,” tegasnya.
Langkah mendorong SPBU swasta membeli pasokan dari Pertamina, kata Bahlil, sejalan dengan amanat konstitusi. Cabang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dalam kendali negara.
“BBM ini soal hidup orang banyak. Negara wajib hadir supaya distribusi tetap aman,” tandasnya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah. Pertamina, katanya, berkomitmen menjaga suplai sekaligus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Di lapangan, kelangkaan memang nyata terasa. Di SPBU Shell Cikini, seluruh jenis BBM habis, termasuk V-Power yang kosong sejak tiga hari terakhir. Beberapa SPBU BP di Jabodetabek juga melaporkan stok BP Ultimate belum tersedia akibat keterbatasan pasokan.
Bahlil optimistis situasi ini bisa segera teratasi jika SPBU swasta segera membuka jalur kolaborasi dengan Pertamina.
“Langkah ini akan menjaga ketersediaan sekaligus mencegah kepanikan publik,” kata dia. (nad/fir)
Editor : M Firman Syah