RADAR SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Surabaya bakal menjadi barometer nasional dalam penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Hal ini menyusul keberhasilan Kota Pahlawan membentuk Kampung Pancasila yang dinilai efektif menjaga keamanan pasca-aksi kerusuhan akhir Agustus lalu.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan Surabaya sudah memiliki modal kuat dengan lebih dari 9.000 Poskamling yang tersebar di seluruh RT. Ditambah lagi, keterlibatan aktif masyarakat dan ribuan ASN pendamping menjadikan program Kampung Pancasila sangat potensial untuk dijadikan model nasional.
“Surabaya ini luar biasa. Ada lebih dari 6.000 ASN pendamping di 1.361 RW, dan lebih dari 9.000 Poskamling. Tinggal bagaimana penguatan SOP agar tata kelola, manajemen, sarpras, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya bisa lebih terstruktur,” ujar Teguh dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas di Graha Sawunggaling, Surabaya.
Teguh menegaskan, Kemendagri akan mengkaji SOP yang disusun Pemkot Surabaya untuk kemudian dijadikan rujukan nasional. “Pak Wali Kota sudah sampaikan akan segera mengirimkan SOP-nya, nanti kita bahas agar bisa menjadi prosedur yang berlaku secara nasional,” tambahnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, pembentukan Kampung Pancasila memang sejak awal dirancang bukan hanya untuk menumbuhkan keguyuban, tapi juga memperkuat Siskamling di tingkat kampung.
“Kota ini akan kuat kalau kampungnya kuat. Karena itu, keamanan harus dijaga mulai dari lingkungan terkecil. Melalui Kampung Pancasila, semua terlibat, termasuk anak muda dan Gen Z,” tegas Eri.
Baca Juga: Big Match Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Eduardo Perez Optimistis Persebaya Curi Poin di GBLA
Ia mengungkapkan, peran Kampung Pancasila terbukti saat kerusuhan akhir Agustus lalu, di mana warga di beberapa kecamatan seperti Wonokromo, Pabean Cantian, dan Bubutan ikut mencegah aksi anarkis.
“Kalau SOP ini nanti sudah final, kami berharap bukan hanya Surabaya yang menjalankan, tapi juga bisa menjadi acuan bagi kota-kota lain di Indonesia,” pungkas Eri. (*)