Jakarta – Hari pertama Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan langsung diwarnai kontroversi. Baru sehari dilantik pada Senin (8/9), ia menuai kritik publik akibat pernyataan terkait 17+8 tuntutan rakyat. Klarifikasi sekaligus permintaan maaf ia sampaikan sehari kemudian, Selasa (9/9), usai menghadiri serah terima jabatan dengan mantan Menkeu Sri Mulyani dan rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Kontroversi bermula ketika Purbaya menilai tuntutan rakyat hasil perumusan masyarakat sipil, influencer dan musisi hanyalah suara "sebagian kecil kalangan."
Padahal, aspirasi tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan menyebut sebagian tuntutan masuk akal, berbeda dengan pandangan Purbaya.
"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Senin (8/9).
Purbaya juga menyinggung bahwa peningkatan ekonomi akan meredam demonstrasi.
"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucapnya.
Ucapan tersebut memicu kritik luas di media sosial. Sehari kemudian, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka.
"Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," katanya di Gedung Kemenkeu. Ia berjanji lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
Purbaya mengakui dirinya masih beradaptasi sebagai pejabat publik dengan sorotan lebih besar dibanding saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana sini," ungkapnya.
Di Istana, ia menegaskan tak bermaksud mengecilkan aspirasi publik, melainkan menyoroti tekanan ekonomi yang dialami masyarakat.
"Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan," jelasnya.
Terkait kebijakan fiskal, Purbaya memastikan tidak akan mengambil langkah yang memicu gejolak pasar. Pada hari pelantikannya, IHSG terkoreksi 1,28 persen atau 100,49 poin ke level 7.766,84.
"Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh," ujarnya. Ia menambahkan, koordinasi dengan BI dan OJK akan diperkuat untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.
Defisit fiskal ditargetkan tetap di sekitar 3 persen sesuai UU APBN, sementara rasio utang terhadap PDB ditekan melalui optimalisasi belanja negara.
"Kuncinya optimalkan dana yang ada, supaya pertumbuhan lebih cepat dan debt to GDP stabil," tegasnya.
Meski menuai kritik, Purbaya mendapat pembelaan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus," ujar Luhut di Jakarta. (gab/fir)
Editor : M Firman Syah