Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah responsif menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Jakarta, Selasa (9/9), ESDM memanggil perwakilan SPBU swasta untuk membahas persoalan distribusi dan pasokan BBM.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dan kendala yang dialami oleh pelaku usaha SPBU swasta. Menurutnya, solusi jangka panjang terkait permasalahan pasokan masih dalam tahap pembahasan.
“Pertemuan dengan pihak swasta sudah selesai, sekarang masih dalam tahap diskusi. Kami mendengarkan concern mereka terlebih dahulu, sementara solusi jangka panjang masih dibahas,” ujar Anggia.
Dalam jangka pendek, pemerintah mengarahkan agar SPBU swasta memperoleh pasokan BBM melalui mekanisme business to business (B2B) dengan PT Pertamina (Persero). Pertamina pun disebut telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan tersebut, meskipun rincian teknis distribusi masih dalam proses pengaturan lebih lanjut.
Anggia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah kuota impor BBM pada tahun ini. Menurutnya, SPBU swasta sudah memperoleh tambahan alokasi sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Artinya totalnya sudah 110% dari tahun lalu. Jadi bukan tidak ada penambahan, hanya saja memang market share-nya sedang tumbuh,” jelasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sinkronisasi pasokan antara Pertamina dan SPBU swasta sebagai langkah strategis untuk menutup kekosongan distribusi BBM, tanpa harus membuka keran impor baru.
Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas neraca perdagangan nasional di tengah dinamika global sektor energi. (sry/mel/fir)
Editor : M Firman Syah