Radar Surabaya – Pemerintah menetapkan anggaran ketertiban dan keamanan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 sebesar Rp 179,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan dan terorisme.
“Alokasi untuk Polri, BIN, BNN di dalam menjaga ketertiban-keamanan mengalami peningkatan, Rp 179,4 triliun totalnya anggaran yang dialokasikan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada Selasa (2/9).
Dari total anggaran tersebut, Polri tercatat sebagai penerima anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp 145,7 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 138,5 triliun.
Dalam RAPBN 2026, Polri menempati peringkat ketiga sebagai lembaga penerima anggaran terbesar secara nasional. Peringkat pertama ditempati oleh Badan Gizi Nasional dengan alokasi sebesar Rp 268 triliun, disusul oleh Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar Rp 185 triliun.
Kebijakan peningkatan alokasi anggaran ini menegaskan fokus pemerintah terhadap penguatan keamanan dan ketertiban nasional, di tengah berbagai agenda strategis lainnya seperti pertahanan negara dan pembangunan sumber daya manusia. (sry/mel/fir)
Editor : M Firman Syah