Ekonomi Gresik Hobi & Lifestyle Jatim Mancanegara Nasional Olahraga Person of The Year Piala Dunia 2026 Selebriti Sidoarjo Surabaya Surabayapedia Tekno & Oto Wisata & Kuliner

Sri Mulyani Pastikan APBN 2026 Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Muhammad Firman Syah • Jumat, 5 September 2025 | 00:23 WIB
Menkeu Sri Mulyani memaparkan arah RAPBN 2026 yang dirancang kredibel dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
Menkeu Sri Mulyani memaparkan arah RAPBN 2026 yang dirancang kredibel dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai jangkar stabilitas utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa konstruksi RAPBN 2026 tetap mengedepankan keseimbangan fiskal. Total pendapatan negara diproyeksikan mencapai kisaran 11,71 persen – 12,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencakup penerimaan dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sisi lain, defisit anggaran dirancang tetap terjaga pada rentang 2,48 persen – 2,53 persen terhadap PDB guna mendukung kesinambungan fiskal nasional.

Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi fokus utama pemerintah dalam penyusunan RAPBN. Menurut Sri Mulyani, evaluasi kinerja kementerian dan lembaga akan menjadi landasan utama dalam menentukan alokasi anggaran masing-masing instansi.

Namun demikian, alokasi untuk Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 13,1 triliun tidak termasuk dalam skema efisiensi tersebut. Pemerintah menilai dana tersebut penting untuk menjamin kesinambungan manfaat program pembangunan bagi masyarakat di daerah penerima otonomi khusus.

Di bidang perpajakan, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerimaan melalui reformasi berbasis data dan manajemen risiko, perluasan basis pajak, penyederhanaan administrasi, serta pemanfaatan instrumen Perjanjian Pajak Global sebagai bagian dari strategi penguatan fiskal.

Lebih lanjut, sinergi fiskal akan diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap APBN secara langsung, dengan mendorong model pembiayaan inovatif dan kemitraan antar lembaga untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 tidak hanya menjadi alat distribusi anggaran, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (sry/mel/fir)

Editor : M Firman Syah
#rapbn #menteri keuangan #keseimbangan #stabilitas #sri mulyani indrawati